Connect with us

Daerah

Audiensi dengan BPN Subang, Kemas Minta Kejelasaan Pengelolaan Tanah Negara Ex HGU PTPN VIII

Published

on

Foto : Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Kesejahteraan Masyarakat Subang (Kemas) menggelar audiensi dengan Pemkab Subang sekaligus pihak BPN Subang dan perwakilan PT.RNI di Ruang rapat Bupati Subang, Kamis (13/8/2020) siang.

SUBANG,Lampusatu.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Kesejahteraan Masyarakat Subang (Kemas) menggelar audiensi dengan Pemkab Subang sekaligus pihak BPN Subang dan perwakilan PT.RNI di Ruang rapat Bupati Subang, Kamis (13/8/2020) siang.

Kedatangan puluhan pengurus Kemas itupun disambut baik Pemerintah Kabupaten Subang, Kepala Kesbangpol Subang Udin Jazudin, dan beserta tamu undangan lainnya.

Dalam audiensinya tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terutama mengenai status pengelolaan eks  lahan lahan  HGU milik RNI dan PTPN VIII saat ini.

“Intinya bnyak ketidak jelasan tentang tanah Negara ex HGU PTPN VIII. Secara normatif kami sudah mengirim surat untuk meminta garapan kepada Bupati Subang, harapan kami petani sekitar tanah negara ex HGU PTPN agar bisa dikaryakan untuk bercocok tanam.
Harapan kami dan masyarakat sekitar kebun wilayah Wanasari seluas 200 hektar bisa di acc untuk digarap oleh masyarakat,”jelas korlap Kemas Deny Herlambang .

Baca juga  Kerahkan Satu Unit Mobil Damkar, Pasar Tradisional Purwadadi Disemprot Cairan Disinfektan

Kedatangan Kemas pun disambut baik Kesbangpol Subang yang mewakili Bupati Subang, beserta jajarannya, dan sejumlah dinas terkait.

Kepala Bakesbangpol, Subang, Udin Jazudin menyampaikan dalam audiensi ini sengaja ia mengundang beberapa dinas / instansi terkait untuk dapat menjelaskan setiap permasalahan khususnya mengenai status tanah negara ex HGU PTPN VIII.

“Silahkan sampaikan semua aspirasi dalam kegiatan audensi ini. Mohon maaf karena ada kegiatan lain Bupati Subang tidak bisa hadir,”ujarnya.

Baca juga  Ratusan Majelis Ta’lim Hadiri Tabligh Akbar di Alun- alun Subang

“Kepala daerah memberikan rekomendasi/kesepakatan bersama dengan pihakPTPN VIII atau RNI group terhadap tuntutan yang ada,”jelasnya.

Ditambahkan peserta audiensi, Andi Lukman Hakim intinya, pihaknya menyampaikan program-program  Presiden RI untuk masyarakat di sektor pertanian dengan memanfaatkan lahan yang ada dengan tidak melanggar aturan.

” Berapa tahun tanah negara ex HGU PTPN VIII yang dikelola PT. RNI, managemennya seperti apa dan apa keuntungan untuk masyarakat yang terlibat langsung dalam bekerja. Buatkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan dengan tidak saling merugikan,”tegasnya.

Baca juga  DPRD Subang : Anggaran Perjalanan Dinas untuk Tangani Corona

Perwakilan BPN Subang, Andi Surya Barata,  menyampaikan bahwa konflik agraria terjadi di seluruh Indonesia baik secara personal maupun kelompok.

Ia pun menjelaskan mengenai payung hukum mengenai pertanahan termasuk tanah HGU / partikelir.

“BPN akan melakukan deteksi dan mengantisipasi terjadinya konflik agraria,”ujarnya.

Audiensi inipun mendapatkan pengawalan cukup ketat dari pihak kepolisian. Hingga akhirnya massa membubarkan diri.

 

Galih Andika