Connect with us

Daerah

Audiensi dengan DPRD, DPD LPM Kabupaten Subang Desak Dibuatkan Raperda

Published

on

Foto : DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Subang melakukan audiensi dengan  DPRD Kabupaten Subang di gedung DPRD Kabupaten Subang, Kamis pagi (11/7/2019).

SUBANG,Lampusatu.com – DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Subang melakukan audiensi dengan  DPRD Kabupaten Subang di gedung DPRD Kabupaten Subang, Kamis pagi (11/7/2019).

Dalam audiensi tersebut, DPD LPM Subang menyampaikan sejumlah aspirasinya dengan mendesak DPRD Subang membuatkan rencana peraturan daerah (Raperda) tentang tata laksana  kerja LPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007, tentang penataan lembaga kemasyarakatan di desa, kampung, kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta provinsi.

Ketua DPD LPM Subang, Eka Warga didampingi Sekrerarisnya, Ujang Juanda menyanpaikan kepada awak media, bahwa LPM sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan jelas memerlukan payung hukum.

Baca juga  AKP Atik: Untuk Jadi Keren Gak Perlu Pamer Modifikasi Plat Nomor, Sudah Punya Mobil Saja Udah Keren

“Untuk itu selain dibutuhkan adanya Perda, juga Sekretariat DPD LPM Kabupaten yang hingga kini masih menumpang di aula Dinas Pemerintahan Desa di Jalan Darmodiharjo, serta dana operasional berasal dari bantuan keuangan desa/kelurahan (BKUDK),”terangnya.

Untuk sementara ini kata Eka, memang pihaknya hanya berpegang pada SK Bupati dan itupun sejak Bupatinya, H.Ojang Sohandi.

Baca juga  Modal Pas-pasan, Penjual Bakso Keliling Pede Nyaleg DPRD Subang

“Urgensi Sekretariat diperlukan karena DPD LPM Kabupaten sebagai koordinator memerlukan tempat yang mandiri, serta dana oprasional yang jelas sehingga tidak melanggar aturan yang ada.

“Kalau selama ini berasal dari BKUDK yang besarnya Rp 2,5 juta pertahun yang semula Rp 3,5 juta dan inipun DPD hanya Rp 600 ribu karena yang terbesar di tingkat desa atau kelurahan yang cukup memegang peranan penting untuk pemberdayaan masyarakat, “paparnya.

Aspirasi yang disampaikan DPD LPM Kab.Subang inipun disambut baik oleh Ketua DPRD Subang, Beni Rudiono dan Wakilnya Asep Hadian serta anggota Dasum Mulyadi dan Aceng Kudus.

Baca juga  Temukan Banyak Pelanggaran, DPRD Subang Minta Pabrik Susu Sapi di Dawuan Ditutup Sementara

Kata Beni, adanya aspirasi dari DPD LPM ini pihaknya akan melakukan pengkajian, apakah diperlukan adanya Perda LPM atau cukup dengan perbaikan SK Bupati yang sudah ada.

“Kami akan melakukan pertemuan dengan dinas terkait, apalagi soal dana operasional yang memang diperlukan oleh suatu organisasi atau lembaga apalagi ini ada keterkaitan langsung dengan pembangunan. Hanya saja bantuan yang diperoleh selama ini masih kurang dan jangan sampai berbenturan dengan masalah hukum,”pungkasnya.

Red : Galih Andika