Bangun Infrastruktur, Ridwan Kamil Dapat Dana PEN Rp 1,8 T

BANDUNG,Lampusatu.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat menerima dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat lewat Pinjaman PEN Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) senilai Rp 1,812 triliun. Dana ini akan digunakan untuk membiayai tujuh jenis pembangunan infrastruktur Jawa barat.

“Hari ini kami menandatangani perjanjian pinjaman dari PT SMI terkait Pemulihan Ekonomi Nasional untuk yang 2020 atau tahun berjalan karena harus ada ceremony di depan notaris untuk legalitas,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam siaran resminya, Minggu (15/11/2020).

Baca juga  Satres Narkoba Polres Purwakarta Gencar Sosialisasikan Bahaya Narkoba kepada Warga

Adapun tujuh sektor infrastruktur yang menjadi fokus yakni, infrastruktur jalan dengan nilai Rp 463,558 miliar, dan infrastruktur pengairan Rp 27,96 miliar. Kemudian infrastruktur perumahan Rp 200,55 miliar, infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp 63,692 miliar, infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar, kemudian infrastruktur sosial pariwisata Rp 15 miliar. Yang paling besar di antara yang lain yakni infrastruktur sosial kesehatan R p1,016 triliun.

Baca juga  H-2, Pemkab Subang Gelar Rapat Koordinasi Kesiapan dan Pengamanan Pilkades Serentak

“Dan alhamdulillah sudah berjalan pekerjaan-pekerjaannya, utamanya di konstruksi atau infrastruktur karena memang kebijakan PEN ini memang untuk pemulihan ekonomi melalui infrastruktur,” tambah Kang Emil.

Selain pinjaman daerah di 2020, Pemda Provinsi Jabar akan memperoleh dana sekitar Rp 2,2 triliun untuk tahap kedua pada 2021.

“Mudah-mudahan dengan dukungan PT SMI, pemulihan ekonomi Jawa Barat akan lebih membaik. Caturwulan ini juga sudah membaik, tapi tentunya akan diakselerasi,” ujar Kang Emil.

Baca juga  Peringati Haornas, Polres Majalengka Gelar Lomba Mancing Mania

Sementara itu, Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad mengatakan, penandatanganan di hadapan notaris secara langsung diperlukan untuk memenuhi kelengkapan dokumentasi secara legal. Dia menegaskan tidak ada yang berubah dari yang sudah ditandatangani secara virtual.

“Ini (penandatangan perjanjian pinjaman di hadapan notaris) sebetulnya untuk pemenuhan aspek legalitas karena sejatinya penandatanganan sudah dilakukan secara virtual,” kata Edwin.

Sumber : CNBCIndonesia.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini