Pemberhentian Jajaran Direksi PT. SS Disebut Tidak Fair & Disebut Ada Peran Sengkuni !

311

SUBANG,Lampusatu.com –Keputusan Pemberhentian Jajaran Direksi PT. Subang Sejahtera (SS) dinilai tidak fair dan tidak adil bagi Direksi baru, karena Direksi baru yang diangkat dalam RUPS tanggal 04 Januari 2020 tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan program-program kerja dan rintisan-rintisan usaha selama tahun 2020 yang dikerjakan pada tahun 2021, yang sudah dituangkan dalam RKAP 2021.

Hal tersebut diungkapkan Aktivis Subang, Hari Haerul Anwar kepada awak media, Kamis (20/5/2021).

Menurutnya, pemberhentian Direksi BUMD SS betul menjadi kewenangan penuh Bupati Subang selaku pemegang saham. Akan tetapi keputusan ini harus berdasarkan UU PT dan harus berdasarkan Pasal 65 PP 54/2017, pemberhentian Direksi BUMD karena diberhentikan sewaktu-waktu diatur sebagai berikut.

Baca juga  30 Persen Kendaraan di Kabupaten Purwakarta Menunggak Pembayaran Pajak

“Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf C, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian,”terangnya.

Ditegaskan Hari, pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan.

“Tidak dapat melaksanakan tugas yang semestinya, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan anggaran, dan terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD,”jelasnya.

Baca juga  Polisi Jamin Keamanan Pelajar dan Mahasiswa Papua di Jabar

Kemudian, tambah dia, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Haerul pun menyesali keputusan Bupati Subang diduga tergesa -gesa dan dipengaruhi oleh pembisik busuk alias sengkuni.

Baca juga  Penyebaran¬† Virus HIV AIDS di Kabupaten Subang Kian Memperihatinkan

“Makanya sengkuni sengkuni ini harus segera dijauhkan dari bupati subang karena berpengaruh negatif terhadap keputusan dan kebijakan bupati subang,”imbuhnya.

“Keputusan bupati tersebut harus merujuk pada peraturan peraturan diatas, bukan malah menjadi polemik . Semestinya bupati menunggu dulu hasil audit BPK jika memang ditemukan dugaan korupsi di tubuh BUMD SS. Sehingga mengambil langkah pemberhentian direksi BUMD SS terukur dan sesuai peraturan yang berlaku,”pungkasnya .

 

Galih Andika

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini