Connect with us

Daerah

Sebanyak 4,9 Juta Kendaraan Bermotor di Jabar Tidak Lakukan Daftar Ulang

Published

on

Foto : Saat gelaran Jabar Punya Informasi (JAPRI) di Gedung Sate Bandung, Jumat (9/11/2019). (Ayobandung.com).

BANDUNG,Lampusatu.com – Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, saat ini sebanyak 4,9 juta unit kendaraan bermotor di Jabar tercatat sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Angka tersebut mencapai 25% dari total jumlah kendaraan bermotor di Jabar yang berjumlah lebih dari 16,4 juta. Kepala Bapenda Jabar, Hening Widiatmoko menyebutkan KTMDU di Jabar terdiri dari kendaraan pribadi, kendaraan umum, hingga kendaraan dinas.

Kendaraan dinas tersebut meliputi milik provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, pihaknya akan melakukan penyisiran. “Kami akan sisir tahun depan. Dua bulan ini kami persiapan dulu.

Baca juga  Ramaikan HUT RI ke -74, Pemcam Dawuan Gelar Acara Jalan Santai

Tahun depan didahulukan yang ASN atau non-ASN yang dibayar APBD. Kami beri tekanan agar membayar pajak,” ungkapnya ketika menjadi pembicara dalam gelaran Jabar Punya Informasi (JAPRI) di Gedung Sate Bandung, Jumat (9/11/2019).

Pajak kendaraan bermotor, dia mengatakan, merupakan tulang punggung dari pemasukan daerah di Jabar. Oleh karenanya, pihak Bapenda Jabar berupaya menggenjot penerimaan pajak dari sektor ini hingga akhir tahun melalui skema diskon pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif bagi para penunggak PKB.

Baca juga  Jelang Lebaran, Masyarakat Subang Mulai Padati Pusat Perbelanjaan

“Diskon untuk pokok pajak ini sebagai kesempatan untuk memberikan peluang pada masyarakat yang menunggak tapi bingung harus bagaimana. Ini kesempatan untuk segera memutihkan kembali status kendaraanya,” ungkapnya.

Program yang dinamai ‘Double Untung’ tersebut dilaksanakan selama satu bulan mulai dari 10 November 2019 hingga 10 Desember 2019. Sasarannya adalah seluruh Wajib Pajak yang memiliki tunggakan dan mengalami keterlambatan dalam membayar PKB, terutama di atas 4 tahun.

“Satu bulan ini kesempatan bagi semua untuk membantu, tak hanya diri sendiri tapi juga pemerintah. Kami sangat berharap ini membantu target pendapatan yang menurut analisa ada pelambatan sehingga akan ada deviasi atau penyimpangan yang terjadi di akhir tahun,” ungkapnya.

Baca juga  Peringati HSN 2018, Ini Pesan Kepala Bidang Ketahanan Keluarga DPPKB Purwakarta untuk Santri

Bila target belum tercapai pada 10 Desember 2019, maka program dapat diperpanjang hingga 30 Desember 2019. Sehingga diharapkan pada awal 2020 pajak para penunggak PKB sudah dapat putih kembali.

“Kami berharap masyarakat pakai kesempatan ini sehingga taat pajak itu bisa dimulai di 2020. Di tahun itu pajaknya sudah putih kembali bagi yang menunggak,” ungkapnya.

 

Sumber: Ayobandung.com

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *