APBD Murni Masih Tersisa Rp.29 Miliar yang Bisa Diserap, BKAD Subang Bakal Adakan Pertemuan dengan Kemendagri !

62

SUBANG,Lampusatu.com – Adanya keterlambatan pengajuan APBD Perubahan Subang 2021, Pemprov Jabar menyarankan agar Pemkab Subang melaksanakan pengeluaran anggaran untuk semua kegiatan bersifat mendesak dan darurat bersumber dari APBD induk atau APBD murni.

Menyikapi hal tersebut, Kepala BKAD Asep Syaiful Hidayat menungkapkan jika total dari APBD Murni 2021 sejumlah Rp 3,063 Triliun dan hingga saat ini serapan anggaran baru 50 persen. Maka dia memastikan jika kegiatan dalam APBD Perubahan 2021 bisa tercover.

“Insya Allah tercover untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat, kriteria kegiatan mendesak dan darurat itu seperti apa, kita sedang rumuskan, jumlahnya ada sekitar Rp 29 miliar yang bisa digunakan, kita juga akan ada pertemuan dengan Kemendagri, agar penggunaan anggaran untuk memenuhi kegiatan mendesak dan darurat tersebut,”ungkap Kepala BKAD Kabupaten Subang Asep Syaiful Hidayat dalam pertemuan bersama wartawan saat mendampingi Sekda Subang Asep Nuroni dan Kepala BP4D Kabupaten Subang, Harry Rubiyanto di Ruang Bupati Subang 2, Jumat (29/10/2021).

Baca juga  Aksi Massa Buruh Tuntut UMK 2017 Rp 3.072,695.

Sebelumnya, Sekda Subang Asep Nuroni yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Subang meminta maaf baru bisa menyampaikan informasi kepada publik, karena
Pemda Subang secara resmi baru  menerima surat dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait APBD Perubahan 2021 tersebut.

“Bahwa dalam isi surat yang diterima, bahwa tidak ada klausul yang menyebut APBD Perubahan ditolak.
Narasinya bukan ditolak, tapi disarankan melaksanakan pengeluaran dari APBD induk atau APBD murni,”ungkap
Dijelaskan dia, bahwa penyebab dari disarankannya Subang menggunakan APBD murni atau tidak menggunakan APBD Perubahan, karena adanya keterlambatan pengajuan APBD Perubahan ke Subang.

Baca juga  Tambahan 6 Pasien Positif Covid-19 di Subang Hasil Tes Swab Sebelum PSBB

“Betul saya akui, bahwa faktor keterlambatan, secara kelembagaan kami akui, dan itu merupakan faktor kelemahan dari kami,”terangnya.

“Tetapi penolakan atau evaluasi bukan serta merta menjadi faktor utama. ternyata ada beberapa kabupaten lain, yang menyerahkan beberapa hari sebelum kita ada keterkaitan. tetapi ada faktor lain,” paparnya.

 

Galih Andika

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini