Arahan Lengkap Jokowi ke Kapolri-Panglima TNI Soroti ‘Pasal Karet’ UU ITE

Lampusatu.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada pimpinan TNI dan Polri. Selain soal penanganan pandemi virus Corona (COVID-19)Jokowi juga menyoroti soal adanya masyarakat yang saling lapor menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Advertisement

“Belakangan ini, saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya, ini repotnya di sini, antara lain Undang-Undang ITE,” kata Jokowi, dalam acara Pengarahan Presiden Jokowi kepada Peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri, seperti disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2/2021).

Jokowi pun meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan jajarannya untuk lebih selektif menerima laporan.

“Oleh karena itu, saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi, lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE,” katanya.

Jokowi meminta Polri untuk menafsirkan pasal dalam UU ITE secara berhati-hati. Buat interpretasi resmi agar tidak ada perbedaan pemaknaan.

“Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” kata Jokowi

Lebih Lanjut, Jokowi membuka kemungkinan untuk membahas ulang UU ITE. Khususnya, menghapus pasal-pasal yang dianggap menjadi pasal karet.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini, revisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” sebut dia.

Berikut pidato lengkap Jokowi yang menyoroti soal pasal karet di UU ITE:

Baca juga  Jalan Kaliangsana Kembaran Sama Kubangan Kerbau

Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang dalam setiap masa-masa sulit baik ketika terjadi bencana, termasuk pandemi COVID setahun ini, TNI dan Polri selalu berada di depan, garda terdepan dalam penanganan setiap bencana maupun krisis.

Baca juga  Luar Biasa !!! Bung Karno Lolos dari 6 Kali Cobaan Pembunuhan

Langkah kita bukan hanya menyelesaikan krisis, tapi setiap krisis ada hikmah dan peluang, ini yang harus kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa.

saudara-saudara yang saya hormati. Krisis kesehatan akibat COVID-19 belum usai, masih belum berakhir, saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus aktif mendisiplinkan protokol kesehatan, 3M, dan juga aktif untuk mendukung 3T dan mendukung pelaksanaan PPKM skala mikro, PPKM di skala desa.

Kenapa ini perlu, karena di desa itu, TNI memiliki Babinsa, di desa itu Polri memilik Bhabinkamtibmas.

Kita harapkan semuanya bekerja terintegrasi kita harapkan rantai penyebaran COVID-19 cepat terputus dan krisis ini segera selesai.

Kedua, saya minta jajaran TNI Polri untuk dukung vaksinasi massal. Vaksinasi memang dilaksanakan Puskesmas, vaksinasi juga dilaksanakan di rumah sakit. Tapi perlu ada klaster-klaster tertentu, vaksinasi dilakukan massal. Mungkin bisa di klaster pasar, atau di klaster jasa ekonomi, atau klaster kampung yang sudah memerah karena kecepatan itu dimiliki oleh TNI Polri dalam mengelola setiap kedaruratan atau krisis yang ada.

Saat ini pemerintah berupaya keras memperoleh vaksin dari berbagai negara. Yang datang baru dari satu negara, tapi kita berusaha dari beberapa negara dan itu jadi rebutan 215 negara. Tidak mudah dapat vaksin sekarang ini.

Dan saya juga telah memerintahkan mempercepat produksi vaksin kita sendiri, vaksin merah putih. Perlu waktu, akhir tahun baru bisa diproduksi. Kita tahu target kita untuk mencapai herd imunity, kekebalan komunal itu adalah memvaksin kurang lebih 70 persen penduduk kita, kurang lebih 182 juta. Artinya, kita harus menyuntik 364 juta suntikan. bukan angka yang kecil karena angka ini akan menghasilkan kekebalan komunal, herd immunity. saya minta jajaran TNI dan Polri cepat bergerak membantu vaksinasi agar segera bisa kita selesaikan dan saya juga minta TNI dan Polri mengawal distribusi pengamanan vaksin menuju daerah-daerah.

Baca juga  Atlet Jetski, Aqsa Sutan Aswar Tambah Medali Emas untuk Indonesia

Kemudian ketiga, saya minta jajaran TNI Polri aktif mendukung iklim usaha dan investasi yg kondusif, sekarang, dibutuhkan kesempatan kerja, peluang kerja, lapangan kerja yang banyak tergerus karena pandemi COVID. Perkokoh stabilitas politik dan keamanan. Ini penting banget, penting sekali. Berikan kepastian hukum karena iklim usaha itu, iklim investasi itu penting karena mendongkrak ekonomi kita jadi positif.

Baca juga  Jelang New Normal, Pasien Positif Covid-19 yang Sembuh di Subang Terus Bertambah, Kini Jadi 34 Orang

Selain sektor kesehatan dan perekonomian, kita juga harus serius memperbaiki bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, dan pemerintahan. Oleh karena itu, keempat, saya minta kepada jajaran TNI Polri untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi demokrasi serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Negara kita adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat.

Belakangan ini, saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan.

Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya, ini repotnya di sini, antara lain Undang-Undang ITE, saya paham Undang-Undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

Baca juga  Kapolres Subang Bantu Pembangunan Rutilahu Warga Desa Rancahilir

Oleh karena itu, saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi, lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE.

Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas.

Dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan

Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini, revisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Tentu saja kita tetap harus menjaga ruang digital Indonesia, sekali lagi, agar bersih, agar sehat, agar beretika, agar penuh dengan sopan santun, agar penuh dengan tata krama dan juga produktif.

Terakhir yang kelima, saya minta kepada TNI dan Polri untuk menjadi institusi yang semakin profesional dan bekerja secara sinergis. Jadilah organisasi modern dengan tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel, yang bebas dari tindak pidana korupsi, teguh pada Pancasila, manfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bekerjalah. Sekali lagi secara sinergis untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara.

Baca juga  Peserta Didik Sespimmen Polri Dikrek ke-61 Survei Penanganan Covid-19 di Subang

Profesionalitas dan sinergitas antara TNI dan Polri akan menjadi penjaga kekuatan dan inovasi bangsa menuju Indonesia Maju.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini.

Terima kasih

Sumber : detik.com

Populer

Berita terbaru

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini