Connect with us

Headline

Cari Solusi Gagal Bayar, Hari Ini Pimpinan DPRD Subang Bertolak  ke Mendagri, BPK dan Kementerian Keuangan

Published

on

Foto : Istimewa.

SUBANG,Lampusatu.com – Untuk mencari solusi atas keterlambatan atau gagal bayar Pemda Subang ke para pengusaha proyek tahun 2019 lalu, dikabarkan hari ini Pimpinan DPRD Subang bertolak ke Mendagri, BPK dan Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua DPRD Subang, H.Elita Budiarti menyatakan, “Kita (DPRD) Subang pasti akan mencari solusinya agar hutang bisa dibayarkan ke pihak ketiga. Tapi tetap tidak melanggar hukum. Saat ini belum menemukan mekanisme yang tepat. Sehingga perlu minta arahan dari Mendagri, BPK dan Kementerian Keuangan,” ujar Elita, kemarin, (8/1/2020) pagi.

Ketua DPD Golkar ini menegaskan DPRD Subang tidak mencari siapa yang salah yang penting kalaupun ada kesalahan atau kelalaian akan diatasi dan diperbaiki sama-sama.

Baca juga  Meriahkan HUT RI ke-74, BKPSDM Purwakarta Adakan Sejumlah Perlombaan

“Adapun hak interpelasi yang diajukan sejumlah parpol kemarin tetap berjalan. Untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena, dalam sejarah Subang, baru sekarang timbul kejadian seperti ini,”terang Elita.

Secara terpisah, Ketua DPRD Subang, H.Narca menyatakan,”Pemda tidak transparan soal keuangan daerah. DPRD baru mengetahui ada persoalan penundaan pembayaran dari pengusaha, tidak dari Pemda langsung.

“Jika ada persoalan masalah keuangan seharusnya dari dulu memberitahukan ke DPRD, sehingga bisa dicarikan solusinya dan tidak berujung persoalan serius seperti saat ini. Ini persoalan serius. Yang namanya pemerintah daerah melaksanakan kegiatan itu sudah ada anggaran belanja dan pendapatannya. Berarti kalau begitu uangnya sudah ada, kenapa sampai penundaan bayar,” ujar Narca dilansir dilaman Pasundanekspres.co.

Baca juga  Cek Kesiapan Pemberangkatan Haji, PJ Gubrenur Kunjungi Bandara Kertajati

Politisi PDIP ini menyebut jika Pemda ada komunikasi dengan DPRD mengenai persoalan ini sejak lama maka bisa dianggarkan untuk pembayaran hutang ke pihak ketiga dalam APBD 2020. Saat ini APBD 2020 sudah disahkan, tidak muncul anggaran untuk membayar hutang tahun 2019.

“Tentang penundaan pembayaran itu tidak dimasukan di APBD 2020. Harusnya dimasukan. Kita ada hutang nih pemda kepada pengusaha,” paparnya.

Kemudian Narca pun mempertanyakan dasar kuat dikeluarkannya Perbup penundaan pembayaraan ke pihak ketiga.

Baca juga  Ahmad Sobandi, Pemuda Disabilitas Asal Purwakarta yang Mampu Buat Robot dari Barang Bekas

“Dasarnya harus ada surat pernyataan mengenai status pemda yang memiliki hutang. Setelah pengakuan hutang itu, baru muncul Perbup seharusnya. Perbup itu sebenarnya tidak ada dasar,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Subang dikabarkan telah gagal bayar terhadap pihak ketiga atau para pemborong.

Nilai pekerjaan proyek yang belum dibayar tidak sedikit. Jumlahnya cukup fantastis yakni sekitar Rp 31 miliar atau dari 1.200 paket pekerjaan.

Akibat ketidak mampuan Pemkab Subang untuk membayar kepada para pemborong, muncul opini Subang terancam bangkrut. Bahkan kabar dari para pemborong, tunggakan pembayaran pekerjaan proyek yang belum dibayar sampai saat ini tidak jelas.

Galih Andika