Ini Nasib Pekerja Jika Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan

Lampusatu.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tinggal selangkah lagi untuk menjadi UU.

Pemerintah bersama DPR telah menyetujui RUU tersebut untuk dibawa ke Rapat Paripurna pada 8 Oktober 2020 mendatang.

Diberitakan Kompas.com, Minggu (4/10/2020), kesepakatan tersebut terjadi saat Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan DPD pada Sabtu (3/10/2020) malam.

Padahal, RUU Omnibus Law ini menuai sejumlah polemik di masyarakat, terutama terkait klaster ketenagakerjaan.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengungkapkan yang menjadi polemik di RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah kontrak kerja yang dapat diberlakukan seumur hidup.

Menurutnya, persoalan status pekerja tersebut merupakan salah satu pemantik dirancangnya Omnibus Law.

Baca juga  Operasi Yustisi, Warga Purwakarta Tak Gunakan Masker Disanksi Push Up

Sebab, kata dia, selama ini dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan memiliki tanggungan memberikan pesangon ke pekerja yang dipecat atau PHK.

“Muncullah Omnibus Law, agar investor masuk dan tidak terganggu dengan buruh,” ujar Agus saat dihubungi Kompas.com, Minggu (4/10/2020).

“Jadi buatlah itu pasalnya, bahwa tidak ada masa berlakunya kontrak. Itu ditentang oleh buruh, artinya buruh tidak memiliki jaminan kehilangan pekerjaan,” imbuhnya.

Baca juga  Jelang Porprov 2022, KONI Subang "Tancap Gas" Hearing Dengan Bupati Subang

Agus menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini memiliki sisi positif dan negatif.

Positifnya bagi perusahaan, bisa mendapatkan investor dan dapat memperkerjakan tenaga asing dengan lebih mudah.

Baca juga  Pekan Depan, Pemkab Subang Bakal Gelar Tes Swab ke 1.600 Orang

“Daripada ribut-ribut (dengan pekerja), mending perusahaan itu mengambil tenaga kerja asing. Kalau selesai suatu waktu, pulang, ganti lagi,” ucapnya.

Sedangkan, sisi negatifnya ditanggung para pekerja, karena tidak memiliki jaminan jika kehilangan pekerjaan.

Dihubungi terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menambahkan, jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan menjadi UU jelas sangat merugikan pekerja.

Ia mengungkapkan perlindungan terhadap pekerja akan semakin menurun.

Timboel khawatir perusahaan akan membuka seluas-luasnya sistem kontrak dan outsourcing. Opsi ini, menurutnya menyebabkan kepastian bagi para pekerja akan hilang.

“Hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan didegradasi oleh UU Cipta Kerja ini,” ujar Timboel kepada Kompas.com, Minggu (4/10/2020).

Baca juga  Menuju Tempat Wisata Bangli Mulai Marak, Satpol PP di Minta Tegas

Selain itu, Timboel menilai, ada sejumlah hal yang memberatkan untuk pekerja. Yakni, aturan terkait perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PWKT), upah minimum, proses dan kompensasi PHK, dan Jaminan Kehilangan Pekrjaan (JKP) diserahkan ketentuan detailnya ke Peraturan Pemerintah (PP), bukan UU.

Menurut dia, persoalan terkait dengan hak para pekerja itu sudah seharusnya DPR yang merupakan wakil rakyat ikut memastikannya, bukan hanya menyerahkan ke pemerintah.

Baca juga  Polres Subang Ringkus Pelaku Spesialis Ranmor, Barbuk 35 Unit Motor

“Saya menilai seharusnya norma-norma yang terkait dengan hak konstitusional harus diatur di UU, bukan di PP,” ujar Timboel.

 

 

Sumber : Kompas.com

Berita terbaru

Setelah Kehilangan Ronaldo, Juventus Juga Terancam Tanpa Bonucci saat Hadapi Barcelona

Lampusatu.com - Setelah terancam tanpa Cristiano Ronaldo, Juventus juga kemungkinan tak bisa memainkan Leonardo Bonucci dalam laga lanjutan Liga Champions 2020/2021. Juventus masih menanti hasil tes...

Kibarkan Bendera Putih, Vinales: Motor Suzuki Tidak Bisa Dikalahkan

Lampusatu.com - Joan Mir Bertengger di posisi puncak dengan mengemas 137 poin saat MotoGP 2020 tinggal menyisakan tiga race lagi. Peringkat ke-3 sementara, Maverick Vinales yang memiliki...

Karyawan Tetap Masuk Saat Cuti Bersama, Menaker: Wajib Diberikan Upah Lembur

JAKARTA,Lampusatu.com - Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB telah sepakat menetapkan Libur Nasional dan Cuti...

Keras! Erdogan Serukan Boikot Produk Prancis

Lampusatu.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta orang Turki untuk memboikot barang-barang Prancis. Hal itu dilakukan sebab pemerintah Turki marah atas pernyataan dari Presiden...

Berita Terkait

Kibarkan Bendera Putih, Vinales: Motor Suzuki Tidak Bisa Dikalahkan

Lampusatu.com - Joan Mir Bertengger di posisi puncak dengan mengemas 137 poin saat MotoGP 2020 tinggal menyisakan tiga race lagi. Peringkat ke-3 sementara, Maverick Vinales yang memiliki...

Karyawan Tetap Masuk Saat Cuti Bersama, Menaker: Wajib Diberikan Upah Lembur

JAKARTA,Lampusatu.com - Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB telah sepakat menetapkan Libur Nasional dan Cuti...

Keras! Erdogan Serukan Boikot Produk Prancis

Lampusatu.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta orang Turki untuk memboikot barang-barang Prancis. Hal itu dilakukan sebab pemerintah Turki marah atas pernyataan dari Presiden...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini