Connect with us

Headline

Rencana Pinjaman Daerah, Ruhimat : Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Published

on

Foto : Saat rapat paripurna bebera waktu lalu di Gedung DPRD Subang.

SUBANG,Lampusatu.com – Rencana pinjaman daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang ke Bank BJB senilai Rp.400 Milyar mendadak menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terutama di media sosial.

Terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan Bupati Subang H. Ruhimat yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Subang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019.

Bagi yang mendukung kebijakan tersebut berpendapat bahwa langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengajukan pinjaman daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang merupakan langkah yang tepat, karena tuntutan akan percepatan pembangunan di Kabupaten Subang menjadi sesuatu yang mendesak, terlebih  di Kabupaten Subang terdapat proyek strategis nasional yang sedang dibangun yaitu Pelabuhan Internasional Patimban.

Seperti nota pengantar yang disampaikan oleh Bupati Subang pada saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Subang, pinjaman daerah yang diajukan adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Subang yaitu pengadaan tanah lingkar subang, pelebaran jalan sekitar patimban, pembangunan ruas jalan purwadadi-pabuaran dan pengadaan lahan di subang kota.

Baca juga  Pemerintah  dan Polres Purwakarta Gelar TOT Narkoba di Kampung Kahuripan Cirangkong

Kembali ditegaskan oleh Bupati pada saat kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah di Hotel Lembah Sari Mas Hari Kamis, 22 Agustus 2019, dihadapan para kepala perangkat daerah dan para camat. bahwa tujuan dari pembangunan dibeberapa titik-titik strategis tersebut yaitu berkembang pesatnya perekonomian di Kabupaten Subang yang muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat subang.

“Urgensi pinjaman daerah adalah untuk menarik anggaran pusat dan provinsi,  karena sebetulnya pusat dan provinsi siap membiayai beberapa usulan pembangunan jalan  yang strategis di kabupaten subang misalnya untuk lingkar luar, akan tetapi terkendala dengan ketersediaan lahan karena belum dibebaskan. Jadi ini adalah strategi percepatan pembangunan infrastruktur di kabupaten Subang,”ujar Ruhimat.

Baca juga  Apel Gelar Pasukan, Tingkatkan Sinergisitas TNI & Polri Hadapi Pemilu 2019

Dimasa yang lalu juga kata Ruhimat, terdapat beberapa lokasi pembangunan jalan yang tidak bisa direalisasikan karena permasalahan serupa. “Dua hal ini juga melatarbelakangi kebijakan pinjaman daerah yang diusulkan ke DPRD Kabupaten Subang untuk mendapat persetujuan,”terangnya.

Sementara bagi yang kontra mempertanyakan terkait dengan skema pengembalian pinjaman daerah tersebut, karena dikhawatirkan akan menjadi beban yang akan ditanggung oleh masyarakat subang

Menanggapi hal tersebut telah dijelaskan oleh bupati subang pada saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Subang dengan agenda jawaban eksekutif terhadap DPRD Kabupaten Subang yang dilaksanakan pada Hari Kamis 22 pandangan umum fraksi-fraksi bahwa skema pengembalian pinjaman daerah akan diselesaikan dalam tempo 4 (empat) sampai 5 (lima) Tahun kedepan.

“Momentum pembangunan pelabuhan patimban diharapkan menjadi katalisator peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang. Dan  lebih  penting  lagi  bila  pendapatan  asli  daerah  belum  juga  bergerak  sesuai  dengan  harapan  maka  pagu  belanja  alokasi  infrastruktur  yang  sudah  kami  programkan akan  kita  dahulukan  untuk  digunakan  pembayaran  pinjaman  daerah  tersebut  secara  bertahap,”jelasnya.

Baca juga  Kapolres Subang Resmikan Bantuan Tiga Sumur Jet Pump di Desa Kedawung Pabuaran  

Dijelaskan terpisah oleh Kepala BKAD Kabupaten Subang H. Syawal bahwa mekanisme pinjaman daerah  sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Merujuk pada peraturan pemerintah tersebut proses realisasi pinjaman daerah cukuplah Panjang, karena selain harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Subang juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Terlepas dari pro dan kontra yang ada, tentunya kita berharap kebijakan Pinjaman Daerah tersebut harus-benar didasarkan kepada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mengawasi seluruh program Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menjadi aspek penting yang tidak bisa dipisahkan,’ujarnnya.

 

 

Wartawan : Iwan Sukmawan

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *