Retribusi Pajak Daerah dari TWA Gunung Tangkuban Parahu Belum Ada Payung Hukum ?

SUBANG,Lampusatu.com – Mantan Plt Ketua DPRD Subang, sekaligus mantan Plt Bupati Subang Ating Rusnatim, angkat bicara soal retribusi pajak daerah dari pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Parahu ke Pemkab Subang.

Menurut Ating, sampai saat ini restribusi pajak tersebut  belum ada payung hukum. Sehingga Pemkab Subang dirugikan.

Semenjak TWA Gunung Tangkuban Parahu di kelola PT Graha Rani Putera Persada (GRPP) kata Ating, Pemkab Subang baru satu kali menerima retribusi pajak daerah dari Kementerian Keuangan sebesar Rp400 juta.

“Namun dari hasil audit BPK, Pemkab Subang mendapatkan koreksi, dan harus mengembalikan uang itu ke Kementrian keuangan  karena tidak ada payung hukum bagi daerah untuk mendapatkan retribusi pajak daerah dari TWA Gunung Tangkuban Parahu, yang merupakan taman nasional,”ungkap Ating, Selasa (30/7/2019).

Baca juga  PMI Subang Sosialisasikan Protokol Kesehatan di Kampus Stiesa

Dijelaskan Ating, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi pajak daerah, khususnya dari taman wisata nasional seperti TWA Tangkuban Parahu kita tidak bisa mendapatkannyaya dan itu langsung masuk ke kas negara.

Meski demikian dikatakan Ating, karena Subang merasa dirugikan, sejak tahun 2010 lalu sampai terakhir dirinya menjabat Plt. Bupati Subang tahun 2018 lalu, terus berupaya melakukan lobi-lobi ke Pemeribtah Pusat, tetapi hingga sekarang belum ada realisasi yang konkrit, agar Subang tetap mendapatkan hak retribusi pajak daerah dari TWA Gunung Tangkuban Parahu.

Baca juga  KPK Tahan Eks Pejabat Pemkab Subang, Tersangka Gratifikasi Rp20 Miliar

“Subang terus berupaya agar kita dapat hak dari TWA Gunung Tangkuban Parahu, karena lokasi TWA Gunung Tangkuban Parahu 86 persennya masuk ke wilayah Kabupaten Subang,” tegas Ating.

Sementara itu pernyataan yang sama disampaikan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, bahwa hak Subang dari retribusi pajak daerah dari TWA Gunung Tangkuban Parahu sejak tahun 2010 lalu, tidak pernah masuk ke kas Daerah sebagai PAD.

Baca juga  Warga Kecewa, Pembuatan Jalan Lingkar Cagak  Diundur ke Tahun 2020  

“Ya sejak tahun 2010 lalu, ketika TWA Gunung Tangkuban Parahu di pegang pengelolaannya oleh PT. GRPP, kita dirugikan karena UU retribusi pajak daerah tidak bisa kita ambil jadi PAD buat Subang,” kata Agus.

Agus menegaskan, Subang tetap menuntut hak Subang ke Pemerintah Pusat, agar retribusi pajak daerah dari TWA Gunung Tangkuban Parahu masuk ke PAD.

Wartawan : Iwan Sukmawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini