Ridwan Kamil: Orang yang Menolak Vaksinasi Covid-19 Bakal Kena Sanksi

SUBANG,Lampusatu.com –  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai orang yang menolak vaksinasi covid-19 termasuk orang-orang yang membahayakan. Pasalnya, saat ini urgensi vaksinasi COVID-19 sangat tinggi di tengah masa pandemi.

“Situasi normal, mungkin itu hak, menolak masih boleh. Tapi karena darurat, situasi perang, emergency, maka menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara,” ujar Ridwan Kamil saat memimpin konferensi video terkait rencana vaksinasi, bersama organisasi profesi, tokoh agama, hingga masyarakat, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (12/1/2021).

Dia menjelaskan bagi mereka yang sudah wajib divaksin dan menolak akan mendapatkan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 84 dan UU Nomor 6 Tahun 2018.

“Siapa yang menolak vaksinasi, ditahan satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta,” tambahnya.

Lewat pertemuan virtual ini, Kang Emil juga mengajak orang yang peduli maupun calon penerima vaksin untuk mengampanyekan simbol “V” di tangan merujuk kata “vaksin/vaksinasi”. Kepada para peserta konferensi video, ia pun berterima kasih atas dukungan terhadap program vaksinasi di Jabar.

Baca juga  Sebelum PSL, KPU Subang Musnahkan 284 Surat Suara Pileg di Desa Pusaka Ratu

“Terima kasih, semua pernyataan bapak dan ibu sangat berharga. Pesan saya, proaktif mengampanyekan (vaksinasi) kepada 5 orang saja, apalagi (kalau bisa) 50 ribu orang jemaahnya, apalagi kepada 50 juta warga Jabar,” kata Kang Emil.

Baca juga  Besok, Presiden Jokowi dan 34 Gubernur Bakal ke Cimahi Bandung

“Teknis sudah tertangani dengan baik, untuk komunikasi ke masyarakat kami butuh bantuan. Titip ke kiai, ormas keagamaan lain, terus jangan berhenti melawan isu-isu yang melemahkan ikhtiar kita (melawan pandemi). Tetap semangat tebarkan aura optimisme,” tutupnya.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) sendiri rencananya memulai vaksinasi Tahap I Termin I pada pekan kedua Januari 2021. Kick off diawali dengan vaksinasi untuk Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (13/1), diikuti vaksinasi serentak SDM Kesehatan fasyankes dan kepala daerah serta tokoh publik esensial lain di 34 provinsi pada Kamis (14/1).

Di Jabar, vaksinasi perdana mulai 14 Januari 2021 dilakukan oleh tujuh daerah yakni Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Baca juga  Bupati Lepas Pawai Takbir Keliling di Majalengka

Dari lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, orang pertama yang divaksin adalah Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Rencananya, vaksinasi dilakukan di RSHS Kota Bandung.

Dilanjutkan pemberian vaksin kepada Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri serta tokoh agama, politik, hingga komunitas dan sasaran utama yakni SDM Kesehatan.

Sementara Kang Emil –sapaan Gubernur Jabar Ridwan Kamil– hanya mendampingi dan tidak ikut divaksin karena sudah berstatus relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 di Indonesia.

Terkait hajat besar vaksinasi COVID-19 perdana di Tanah Air ini, Kang Emil berujar, vaksin merupakan berita baik yang membuka tahun 2021. Pasalnya, belajar dari sejarah pandemi-pandemi yang terjadi di dunia, vaksin merupakan satu dari dua solusi menghentikan pandemi. Solusi lain adalah lewat obat atau terapi.

Baca juga  Update : Jumlah Positif Corona di Subang Bertambah 12 Orang, 1 Orang Telah Meninggal Dunia

“Hampir satu tahun kita berjuang mencari solusi. Dan berita baik di 2021, vaksin sudah hadir,” ucap Kang Emil.

Baca juga  Pemcam Kalijati Gelar Rapat Minggon di Kantor Desa Kaliangsana

“Tapi (kehadiran) vaksin (COVID-19) ini direspons dua cara. Mereka yang rasional, maka vaksin direspons positif. Tetapi mohon maaf, masih banyak di antara jemaah, umat, rakyat, yang merespons dengan ketakutan karena tiga hal, (yakni) tidak bertanya kepada ahlinya, terkena provokasi, dan terkena hoaks,” tambahnya.

Untuk itu, Kang Emil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan informasi baik sekaligus mengedukasi terkait vaksinasi COVID-19 agar tidak ada lagi penolakan atau keraguan dari masyarakat.

Apalagi, fatwa MUI dan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM untuk vaksin Sinovac yang akan digunakan di Indonesia sudah keluar pada 11 Januari 2021.

“Kita titip kepada semua, ulama hingga pejabat, mari edukasi (warga) bahwa kalau bertanya (tentang vaksin) itu ke tiga pintu, (yaitu) ahli vaksin sesuai ilmunya, MUI terkait halalnya, dan BPOM tentang uji klinis. Dan fatwa MUI juga EUA BPOM sudah keluar,” tutur Kang Emil.

Sumber : ayobandung.com

Populer

Berita terbaru

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini