Sejak Awal Muhammadiyah Meminta DPR Batalkan Pembahasan Omnibus Law

Lampusatu.com – Aksi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Ketenagakerjaan (Omnibus Law) mendapatkan sorotan dari Muhammadiyah. Salah satu ormas Islam besar di Indonesia ini meminta semua pihak menahan diri dan menyelesaikan lewat judicial review karena aksi unjuk rasa tidak menyesuaikan masalah dan menimbulkan persoalan baru.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, sejak awal, Muhammadiyah sudah meminta kepada DPR untuk membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law.

Baca juga  Kabar Gembira, 58 Pasien Positif Virus Corona di Tangerang Dinyatakan Sembuh

Selain karena masih dalam masa COVID-19 di dalam RUU juga banyak pasal yang kontroversial. RUU tidak mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat, padahal seharusnya setiap RUU harus mendapatkan masukan dari masyarakat.

“Tetapi, DPR nekat dan UU Omnibus tetap disahkan,” terangnya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews Rabu (7/10/2020).(Baca juga : 12 Organisasi Pendidikan Kompak Tolak RUU Ciptaker Klaster Pendidikan)

Baca juga  Asiknya Pj Bupati dan Kapolres Purwakarta Nobar Film 22 Menit di Resinda Park Mall Karawang
Baca juga  Turun ke Jalan, Polwan Polres Purwakarta Bagikan Takjil Gratis ke Para Pengendara

Diakuinya, usulan Muhammadiyah dan beberapa organisasi yang mengelola pendidikan telah diakomodir oleh DPR. Lima UU yang terkait dengan pendidikan sudah dikeluarkan dari Omnibus Cipta Kerja. Namun demikian, masih ada pasal terkait dengan perizinan yang masuk dalam Omnibus Cipta Kerja.

“Memang soal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena itu, Muhammadiyah akan wait and see bagaimana isi Peraturan Pemerintah, tersebut ” ulasnya.(Baca juga : Darurat Covid-19, Muhammadiyah Minta DPR Menunda RUU Cipta Kerja)

Baca juga  Dinyatakan Negatif Narkoba, Vanessa Dipulangkan

Untuk itu dia berharap semua pihak sebaiknya menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik. “Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU dapat melakukan judicial review. Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.

 

 

Sumber : Sindonews.com

Berita terbaru

OJK Perpanjang Penundaan Cicilan Kredit Masyarakat

JAKARTA,Lampusatu.com - Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memastikan perpanjangan program restrukturisasi kredit yang tertuang dalam Peraturan OJK nomor 11 tahun 2020. Kebijakan penundaan cicilan kredit...

Ridwan Kamil: Minggu Ini, Zona Merah di Jabar Tinggal 2 Daerah

BANDUNG,Lampusatu.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan zona kewaspadaan daerah di Jabar terhadap Covid-19 periode minggu ini. Hasilnya menunjukan ada pengurangan jumlah daerah yang...

KUA PPAS Tahun 2021 Disetujui DPRD Subang, Ini Rinciannya !

SUBANG,Lampusatu.com - Bupati Subang, Haji Ruhimat didampingi Wakil Bupati, Agus Masykur Rosyadi menghadiri Rapat Paripuna dalam rangka penetapan Persetujuan DPRD tentang Nota Kesepakatan Kebijakan...

Berita Terkait

OJK Perpanjang Penundaan Cicilan Kredit Masyarakat

JAKARTA,Lampusatu.com - Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memastikan perpanjangan program restrukturisasi kredit yang tertuang dalam Peraturan OJK nomor 11 tahun 2020. Kebijakan penundaan cicilan kredit...

Ridwan Kamil: Minggu Ini, Zona Merah di Jabar Tinggal 2 Daerah

BANDUNG,Lampusatu.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan zona kewaspadaan daerah di Jabar terhadap Covid-19 periode minggu ini. Hasilnya menunjukan ada pengurangan jumlah daerah yang...

KUA PPAS Tahun 2021 Disetujui DPRD Subang, Ini Rinciannya !

SUBANG,Lampusatu.com - Bupati Subang, Haji Ruhimat didampingi Wakil Bupati, Agus Masykur Rosyadi menghadiri Rapat Paripuna dalam rangka penetapan Persetujuan DPRD tentang Nota Kesepakatan Kebijakan...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini