Imas Aryumningsih, Bupati Perempuan Pertama di Subang yang Terciduk OTT KPK

Plt Bupati Subang Imas Aryumningsih meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (20/6). Wakil Bupati Subang itu diperiksa selama sembilan jam sebagai saksi terkait kasus dugaan suap perkara korupsi anggaran BPJS tahun 2014 dengan tersangka Bupati Subang Ojang Sohandi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pd/16

SUBANG,Lampusatu.com,-Bupati Subang, Imas Aryumningsih, menambah daftar calon kepala yang terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan bupati perempuan pertama di Subang ini, sekitar pukul 22.00 Wib di Rumdin Bupati.

Selain Bupati Subang, operasi tangkap tangan itupun menangkap  sejumlah orang lainnya , dari mulai  ajudan Bupati,  Sekpri, Pengusaha, LSM,dan Supir Bupati.

Seperti diketahui, Imas menjadi sebagai calon kepala daerah ketiga setelah Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dan Bupati Ngada,  Marianus Sae yang tertangkap tangan KPK.

Imas sendiri baru saja ditetapkan Selasa pagi (13/2/2018) sebagai calon bupati Pilkada Subang. Imas dan pasangannya,  Sutarno,  juga sudah memperoleh nomor urut dua untuk Pilkada dengan dukungan dari PKB dan Golkar.

Baca juga  Innalilahi, Seorang Pemuda Asal Desa Sumbersari Subang Ditemukan Tewas Gantung Diri

Padahal sehari sebelumnya, dilansir di laman Tribunnews.com,Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, telah mewanti-wanti bahwa pihaknya tidak akan melakukan tangkap tangan bila memang calon kepala daerah memiliki komitmen.

“Saya kira ini kasus yang sekian, seharusnya tidak ada kasus baru lagi. KPK tidak perlu melakukan OTT kalau memang para calon kepala daerah memiliki komitmen tidak menerima sejumlah uang terutama incumbent (petahana),” tegas Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).

Baca juga  Warga Subang Temukan Kerangka Manusia di Dalam Sumur Tua

Menurut Febri, hal pasti yang wajib ditekankan dan dipatuhi oleh para calon kepala daerah adalah menghindari praktik korupsi. Menurutnya proses demokrasi harus jauh dari korupsi.

 

“Yang pasti kita berharap betul ada pesan untuk peserta Pilkada bahwa proses demokrasi ini harus bebas dari korupsi,” tambah Febri.

Menurut Febri, untuk mewujudkan proses demokrasi yang dijalankan secara bersih butuh peran dari institusi yang terkait.

Baca juga  Kebakaran Hebat Ludeskan Kandang Ayam di Majalengka

“KPK memiliki kewenangan hanya untuk pengawasan penyelenggara negara, Bawaslu punya kewenangan untuk pengawasan pemilu, penyelenggaraan pemilu bersama KPU. Kemendagri punya kewenangan proses pembinaan di daerah-daerah. Tentu sangat baik kalau semua pihak menjalankan secara maksimal,” tutur Febri.

Febri juga menegaskan, jika lembaga tersebut sinergi  maka proses Pilkada tentu akan menghasilkan kepala daerah yang bersih. Serta tidak lagi mengulangi  kekeliruan kepala daerah sebelumnya yang akhirnya diproses oleh KPK.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini