Mendagri: Jangan Samakan Satpol PP dengan Preman

23

Lampusatu.com  – Menteri Dalam Negeri (MendagriMuhammad Tito Karnavian meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak disamakan dengan preman. Justru Satpol PP adalah profesi yang mulia dan diperlukan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan secara langsung (briefing) kepada Kepala Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara virtual, Senin (19/7/2021).

Karena itu, Tito mengharapkan Kepala Satpol PP memberikan penjelasan kepada jajarannya agar mampu mengendalikan diri, menjadi petugas yang profesional dan mengedepankan etika dan moral. Tak lupa, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP juga dibekali dengan kode etik yang terikat dengan peraturan perundang-undangan yang perlu dikedepankan.

Baca juga  Sungai Ciasem Meluap, Dua Dusun Tergenang Banjir

“Jangan samakan Satpol PP dengan preman. Ini baju saja yang keren, tapi etika dan perilaku seperti preman, tidak boleh terjadi. Satpol PP ini adalah suatu profesi yang mulia, profesi yang disegani, yang diperlukan masyarakat,” kata Tito Karnavian.

Tito meminta seluruh Satpol PP di Indonesia lebih mengutamakan tindakan persuasif dibandingkan koersif dalam menegakkan aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Mendagri menjelaskan, dalam penegakan aturan oleh satuan polisi, termasuk Satpol PP, terdapat tahapan yang perlu ditempuh. Upaya persuasif dan sosialisasi merupakan tahapan awal, sementara penegakan hukum dengan upaya koersif merupakan jalan terakhir, dengan catatan, jika hal itu sangat diperlukan.

Baca juga  Seorang Siswi Madrasah Diperkosa di Kebun Jagung  

“Ini untuk mendisiplinkan masyarakat, tapi petugas lapangan, anggota kita, agar mereka betul-betul melaksanakan tindakan dengan cara-cara yang persuasif dulu. Upaya koersif itu adalah upaya terakhir, kalau memang diperlukan,” ujar Tito.

Aturan yang termuat dalam kebijakan PPKM tetap perlu ditegakkan secara tegas, kata Tito. Prinsip penegakan hukum secara koersif adalah upaya terakhir yang dapat digunakan, itupun mesti disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan kultur yang berlaku di masyarakat.

“Selagi bisa dilakukan langkah-langkah persuasif, sosialisasi secara masif dipatuhi, maka penegakan dengan menggunakan kewenangan, force (memaksa), itu merupakan upaya terakhir,” terang Tito.

Baca juga  Pesawat Lion Air JT-610 Rute Jakarta-Pangkal Pinang Hilang Kontak

Menurut Tito, penerapan PPKM dilakukan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi. Salah satunya, dengan membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Meski demikian, pihaknya tidak membenarkan adanya upaya kekerasan dalam pendisiplinan masyarakat.

“Kita tetap tegas, tapi perlu humanis, manusiawi, bahasa yang santun dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebih-lebihan,” tegas Tito Karnavian.

Pengarahan ini diberikan menyusul adanya pemukulan yang dilakukan Sekretaris Satpol PP Kabupaten Gowa Mardani Hamdan dalam razia penegakan PPKM mikro, Rabu (14/7/2021). Dalam video berdurasi 1 menit 59 detik yang viral itu, terlihat Mardani memukul suami istri pemilik warung. Aksi tersebut terekam melalui ponsel maupun CCTV.

Sumber: BeritaSatu.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini