Jokowi : Serapan Belanja APBD di Banyak Daerah Masih Minim

PURWAKARTA,Lampusatu.com – Penyerapan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di beberapa daerah disebut masih minim. Rata-rata nasional untuk penyerapan anggaran belanja dalam APBD tingkat provinsi berada di angka 44,74 persen, sedangkan di tingkat kabupaten/kota sebesar 48,8 persen.

“Ini dari data yang dilaporkan per 27 Agustus 2020 rata-rata nasional belanja untuk APBD provinsi ini masih di angka 44,74 persen, 44 persen dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen. Hati-hati mengenai ini. Ini angkanya, saya kira bisa kita lihat, belanja untuk barang dan jasa realisasinya sudah berapa, untuk belanja modal berapa, untuk belanja bansos berapa?,” ujar Presiden Jokowi pada rapat terbatas pengarahan Presiden dalam Menghadapi Pandemik Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020).

Baca juga  Moeldoko Minta Polisi Cari "Otak" Kelompok Berbaju Hitam saat "May Day"

Jokowi memaparkan, untuk Provinsi Sumatera Selatan belanja modalnya baru mencapai 1,4 persen, Sulawesi Tenggara baru terealisasi belanja modal sebesar 5,6 persen, Papua sebesar 4,8 persen, Maluku Utara sebanyak 10,3 persen. Kemudian Nusa Tenggara Timur sebesar 19,6 persen, Kalimantan Barat sebesar 5,5 persen dan Aceh sebesar 8,9 persen.

Baca juga  Erick Thohir Tunjuk KSAD Andika Jadi Wakil Ketua Pelaksana Komite COVID-Ekonomi

“Bengkulu juga coba dilihat baru berapa persen, Sumatera Barat sudah berada di atas 50 persen, 52 persen. Saya kira angka-angka ini yang betul-betul kita cermati,” ucap dia.

Baca juga  Sosok 5 Pramugari Cantik Korban Lion Air JT-610

Kemudian, beberapa daerah yang sudah cukup tinggi penyerapan belanja modal dan barang. Seperti di DKI Jakarta yang belanja barang dan jasa sudah tinggi mencapai 78 persen serta belanja modal sudah 92 persen.

Karena itu Jokowi meminta provinsi lainnya untuk segera merealisasikan anggaran di APBD.

“Saya kira yang lain-lain tolong terutama yang berada di angka-angka masih 15, masih 10, apalagi yang bansos masih 0, betul-betul dilihat dengan angka-angka ini. realisasi APBD seperti ini. Setiap hari saya ikuti semua provinsi, semua kabupaten kota kelihatan semuanya angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan, sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi,” katanya.

Baca juga  Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Usulkan ke Kapolri Program Anti Polisi Perut Buncit
Baca juga  Dampak Corona, Bulan Ramadhan Tahun Ini Tak Ada Bukber ?

 

Sumber : ayopurwakarta.com

Berita terbaru

OPINI : Islam Menyelesaikan Permasalahan Buruh Perempuan

Pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR, menimbulkan reaksi luarbiasa. Baik masyarakat secara umum maupun dikalangan buruh dan mahasiswa. Sontak demonstrasi penolakanpun terjadi hampir...

Marinir Secara Persuasif Ajak Demonstran Bubarkan Diri 

Lampusatu.com - Dispen Kormar (Jakarta). Pasukan Marinir yang tergabung dalam Pengamanan Unjuk Rasa di seputaran Patung Kuda Monas Jakarta Pusat secara persuasif meminta agar...

Indonesia Mau Bikin Tim MotoGP, Segini Biaya yang Dibutuhkan

JAKARTA,Lampusatu.com - Indonesia akan terjun langsung ke ajang balapan MotoGP seiring rencana membentuk tim Moto2. Biaya berlaga di kompetisi tersebut tidak murah, butuh menyiapkan budget hingga...

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf, Peraturan dan PNS Disederhanakan

Lampusatu.com - Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah melakukan pemangkasan regulasi dan birokrasi di periode satu tahun kepemimpinan. Salah satu hal yang telah dilakukan...

Berita Terkait

OPINI : Islam Menyelesaikan Permasalahan Buruh Perempuan

Pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR, menimbulkan reaksi luarbiasa. Baik masyarakat secara umum maupun dikalangan buruh dan mahasiswa. Sontak demonstrasi penolakanpun terjadi hampir...

Indonesia Mau Bikin Tim MotoGP, Segini Biaya yang Dibutuhkan

JAKARTA,Lampusatu.com - Indonesia akan terjun langsung ke ajang balapan MotoGP seiring rencana membentuk tim Moto2. Biaya berlaga di kompetisi tersebut tidak murah, butuh menyiapkan budget hingga...

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf, Peraturan dan PNS Disederhanakan

Lampusatu.com - Masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah melakukan pemangkasan regulasi dan birokrasi di periode satu tahun kepemimpinan. Salah satu hal yang telah dilakukan...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini