Moeldoko: Siapa pun yang Masih Nekat Korupsi, Pasti akan Disikat

13

Lampusatu.com – Menghadiri peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tegaskan sanksi bagi koruptor.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa siapa pun yang nekat untuk melakukan tindakan korupsi akan dihukum tanpa pandang bulu.

“Jadi bagi siapa pun yang masih nekat korupsi, pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” kata Moeldoko yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Selasa, 13 April 2021.

Moeldoko menjelaskan bahwa Stranas PK menjadi komitmen kuat Pemerintah bersama KPK sebagai upaya menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata.

Stranas PK merupakan kebijakan nasional dengan fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah, serta pihak terkait guna bergerak mencegah korupsi.

Baca juga  Mulai 2022, Pemerintah Bakal Ubah Subsidi Elpiji 3 Kg Jadi Bantuan Nontunai

Sejumlah tugas Stranas PK 2021-2022, yaitu percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang jasa, pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk ketepatan subsidi, dan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran.

Selain itu, terdapat pula penguatan pengendalian internal pemerintah, dan penguatan integritas aparat penegak hukum bersama enam aksi lain.

Ia mengingatkan, hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 yang mengalami kemerosotan sebanyak tiga poin menjadi 37 dari sebelumnya 40 pada 2019.

Baca juga  Terjaring Operasi dan Disuruh Putar Balik, Pemudik Malah Gelar Doa Bersama di Dalam Mobil

Dari IPK tersebut, Moeldoko menjelaskan bahwa dalam dua tahun pelaksanaan Stranas PK, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menutup celah korupsi secara sistemik.

Ia mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di pemerintahan lantaran masih terjadinya bribes and kickback, pungutan liar dalam perizinan dan layanan publik, serta belum baiknya integritas aparat penegak hukum.

Meski begitu, Moeldoko mengapresiasi adanya kemajuan pada aksi Stranas PK 2020, terutama pada sektor perizinan dan tata niaga, di mana layanan perizinan semakin cepat yakni menghemat waktu 5-14 hari, karena dihapusnya Surat Keterangan Domisili Usaha dan izin gangguan, serta diterapkan-nya Online Single Submission (OSS).

Baca juga  Siap-siap, Warna Dasar Pelat Nomor Kendaraan Akan Diganti Jadi Putih

Sementara itu, pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pengawasan internal, serta percepatan penerapan SPBE menjadi capaian yang harus dilanjutkan.

Moeldoko menyebutkan bahwa timnas PK yang dikoordinasi oleh KPK, Kemendagri, Bappenas, Kemen-PANRB dan KSP perlu memperkuat soliditas.

Terutama dengan mengadakan rakor teknis setiap bulan, rakor tim pengarah eselon I setiap tiga bulan, dan rakor di level pimpinan Stranas setiap enam bulan sebelum dilaporkan ke Presiden.***

Sumber : pikiranrakyat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini