Video Conference, Wabup Subang Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2020

1

SUBANG,Lampusatu.com – Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 melalui video conference dari ruangan commant center kantor Diskominfo Kabupaten Subang, Kamis(22/10/2020).

Turut mendampingi Kadis Komunikasi dan Informatika, perwakilan dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pasar (DKUPP), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) dan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Subang.

Kegiatan Rakornas tersebut bertujuan untuk mendorong kepala daerah dan jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi secara nasional.

Tema yang diusung dalam Rakornas tersebut “Transformasi digital UMKM pangan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga menuju Indonesia maju”.

Rakornas dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan turut hadir secara virtual beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala BI dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca juga  Tok ! Awal Tahun 2020, Tarif Bea Cukai Naik Hingga 23 %

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyatakan Kondisi perekonomian Tahun 2020 sangat berbeda dibanding Tahun-Tahun sebelumnya.

“Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat Inflasi agar tidak terlalu rendah. Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi”, tutur Presiden RI.

Joko Widodo juga mengatakan bahwa saat ini menjaga keseimbangan menjaga suplai sangat penting agar disaat perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat sudah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga.

Olehkarena itu, kebijakan pengendalian Inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga.

Presiden RI berharap kebijakan pengendalian Inflasi tidak hanya fokus pada pengendalian harga tetapi juga daya beli masyarakat harus tetap terjaga. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah Pusat telah menyalurkan skema program prelindungan sosial dan yang bersifat kes transfer mulai dari PKH, Bantuan Sosial tunai, BLT Dana Desa, kartu prakerja, subsidi gaji, Bantuan Sosial produktif untuk bantuan modal UMKM.

Baca juga  Pemerintah Naikan BLT Dana Desa Jadi Rp 2,7 Juta per Keluarga

“Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplai” tutup Joko Widodo.

Hal senada diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang menyatakan komitmen untuk menjaga ekonomi antara Pusat dengan Daerah serta mengupayakan transformasi digital untuk menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan inflasi kali ini banyak disebabkan oleh pandemi Covid-19 karena banyak para investor yang masih tidak berani melakukan investasi.

Pemulihan ekonomi bantuan Pemerintah dalam kegiatan sosial sudah disebarkan hampir total Rp. 203 Triliun. Diperlukan pendistribusian anggaran dari Daerah segera terserap secepat mungkin, agar perputaran ekonomi di masyarakat tetap dapat berjalan.

Baca juga  Aksi Heroik Tujuh Prajurit TNI AD Berhasil Selamatkan Penumpang Kapal yang Tenggelam di Tengah Laut

Sementara, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menegaskan saat krisis terjadi pada tahun 1998, sektor UMKM menjadi pahlawan ekonomi.

“Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 kali ini pun kita diuji. Mari kita buktikan dengan berkolaborasi bersama dengan UMKM, kita mampu melewati krisis”, pungkas Teten Masduki.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan di tengah-tengah situasi seperti ini kita harus dapat menjaga harga agar tidak melonjak.

“Kita harus sama-sama kompak. Kita berbeda dari Negara lain, kita negara demokrasi. Sistem ini membuat pemerintah harus bekerja sangat keras untuk mengendalikan semuanya, kita berkolaborasi dengan daerah. Hal ini yang membuat Pusat dan Daerah untuk tetap menjaga konsistensi daya beli masyarakat,” ucap Tito Karnavian.

Rangkaian Rakornas diisi dengan pengumuman Nominasi sekaligus Pemenang TPID Award Tahun 2020 meliputi Provinsi terbaik, Kabupaten/Kota terbaik dan Kabupaten/Kota Berprestasi.

 

Galih Andika

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini