BPD dan Dana Desa Ditengah Wabah Corona

Lampusatu.com – Kehadiran UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan langkah strategis dalam rangka pembangunan desa.

UU tersebut memberikan konsep perencanaan yang dimulai dari bawah ke atas sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih tinggal di desa, Satu hal yang tentunya menjadi kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah turut berperan serta memberikan kontribusi berupa saran maupun kritikan yang sesuai dg tupoksinya.

Sebagai lembaga legislatif peran serta para BPD diantaranya sebagai kontrol demi tercapinya tujuan UU no 6 thn 2014 tentang Desa.

Dalam mengembangkan peran dan fungsinya, BPD tentu perlu mengasah kemampuan reflektif dan kebiasaan bertindak efektif. Tercapainya fungsi maksimal bisa dilakukan karena adanya agenda refleksi dan aksi nyata.

Dan daya refleksi itu bisa dibangun berdasarkan bacaan, baik buku, bacaan virtual melalui dukungan teknologi informasi, maupun bacaan lainnya, makin banyak daya serap informasi yang diterima, makin luas pula daya refleksi yang berhasil di asah hingga BPD bisa lebih paham tupoksinya dan bisa memberi solusi dalam mengawal roda pemerintahan berdasarkan aturan aturan yg sudah dipahami baik itu UU, Permen ataupun perda.

Baca juga  Peran Jurnalistik Dalam Memajukan Bangsa

Karena itu, faktor pelatihan kapasitas menjadi penting untuk diadakan baik lewat program pemerintah daerah atau kratifitas lainnya walau faktanya di Kabupaten Subang dirasa belum maksimal.

Disamping kemampuan reflektif, BPD juga perlu melatih diri dengan kebiasaan untuk bertindak, mempunyai agenda kerja, dan benar-benar bekerja dalam arti yang nyata. Kemajuan daerah kita tidak hanya tergantung kepada wacana, public discourse, tetapi harus agenda kerja yang nyata

Dan kerja nyata BPD hari ini Salah satunya bisa dilihat terkait dengan pandemi covid-19 sejak dikeluarkan SE Mendes PDTT no 8 tahun 2020 dan No 11 thn 2020 tentang desa tanggap covid-19 dan PKTD, BPD beserta pemdes, babinsa polri dan TNI, hampir di 245 desa di Kabupaten Subang menjadi Relawan covid-19, berupaya melakukan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dengan menjelaskan perihal informasi Covid-19.

Baca juga  Pentingnya Badan Layanan Umum Daerah Bagi Masyarakat Subang

Gejalanya, penularannya dan langkah pencegahannya, banyak yang sudah melakukan penyemprotan disinfektan di setiap RT/RW, melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat yang masuk dan keluar desa, banyak sahabat BPD yg langsung menjaga portal jalur masuk ke desa bersama satgas desa, Babinsa TNI Dan Polri, guna meminimalisir penyebaran yang dimungkinkan bisa dibawa para pendatang, memantu perkembangan ODP dan bekerja sama dengan Puskesmas setempat

Dan seiring sudah dimulainya pengajuan dana desa tahap I,  BPD sesuai dengan fungsinya harus mengawal Surat edaran gubenur jabar no 443/50/Dpm-desa dan Surat edaran Bupati Subang No KS. 01/723/PKAD Tentang penegasan PKTD dan desa tanggap Covid-19, terutama di klausul perubahan Apbdes, pembelanjaan bidang dan sub bidang lainnya yang bisa bergeser menjadi bidang penanggulangan bencana.

Baca juga  OPINI : Memilih Caleg Ideal "One Man One Vote"

Oleh karena itu berharap pada semua pemangku kebijakan dan kepentingan agar bisa amanah, tetap sesuai kebutuhan dan realistis dalam penganggaran perubahan dana desa untuk bencana.

Mari membiasakan diri untuk lebih banyak bekerja dan bertindak secara efektif daripada hanya berwacana tanpa implementasi yang nyata.

Semoga pandemi covid-19 cepat berlalu seiring akan tibanya bulan suci ramadahan 1441 H. Amiin ya Allah ya rabbal alamin..

 

 

Penulis oleh :

Otong Yuda (Ketua Forum Komunikasi BPD Kabupaten Subang).

2 KOMENTAR

  1. Namun bpd tetap harus pada koridor fungsi nya terutama melakukan pengawasan kinerja kades melalui monitoring dan evaluasi muli dri tahap perencanaan , pelaksanaan dan pelaporannya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini