Connect with us

Opini

OPINI : Memilih Caleg Ideal “One Man One Vote”

Published

on

Foto : Feri Rustandi (Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial)

Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Juli 2018 merupakan batas akhir pendaftaran calon anggota legislatif (Caleg) untuk tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tingkat pusat. Kenyataan menunjukkan, hampir semua partai mendaftarkan bakal calonnya pada hari-hari terakhir.

Para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) tersebut sebelumnya telah mengikuti rangkaian tes, mulai dari tes kesehatan, tes psikologi, dan tes bebas narkoba. Di samping itu mereka pun memastikan seluruh persyaratan administrasi bisa terpenuhi. Khusus untuk bacaleg Provinsi Aceh diberikan syarat tambahan yaitu tes kemampuan membaca Al-quran yang merupakan kebijakan khusus untuk daerah tersebut.

Hampir di semua daerah bacaleg yang mendaftar adalah wajah – wajah lama alias incumbent. Namun, ada hal yang menarik yang ditampilkan oleh wajah – wajah lama tersebut. Kali ini mereka menggunakan kendaraan politik yang berbeda dari sebelumnya. Ada yang sudah lama loncat partai, ada juga yang hangat bercerai dengan partai sebelumnya.

Di samping itu hal yang cukup menarik perhatian adalah munculnya bacaleg dari kalangan pesohor seperti kalangan artis serta publik figur dengan wajah yang sudah tidak asing lagi. Mereka ikut meramaikan kontestasi pemilihan legislatif 2019.

Dalam sistem demokrasi yang kita anut pada dasarnya semua orang berhak dicalonkan dan mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII Pasal 51 disebutkan bahwa syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan.

Salah satunya sudah berumur 21 tahun atau lebih dan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Artinya secara umum tidak terlalu sulit secara administratif, sehingga memberikan peluang besar bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terpilih menjadi anggota dewan. Mulai dari tukang tambal ban , tukang ojek dan tukang baso. Iniliah demokrasi, one man one vote, suara seorang tukang sama nilainya dengan seorang ahli berlatar belakang pendidikan doktor dengan titel guru besar. Dalam sistem demokrasi elektoral semua orang memiliki kesempatan yang sama tinggal bagaimana kemampuan mensosialisasikan diri dan meyakinkan pemilih, sudah tentu semuanya membutuhkan biaya politik yang memadai.

Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat harus betul-betul menjadi pemilih yang rasional karena suara yang diberikan menentukan nasib 5 tahun ke depan. Paling tidak kita bertanggungjawab atas pilihan yang diambil. Oleh karenanya, penulis menyarankan agar para pemilih memperhatikan beberapa pertimbangan dalam memilih calon legislatif.

Pertama, kompetensi profesional. Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam mengelola daerah dan negara ini dibutuhkan orang-orang yang memahami dan mampu menyelesaikan solusi atas permasalahan yang ada. Selain itu dengan adanya kompetensi yang mumpuni akan mampu menghadirkan regulasi maupun kebijakan yang tepat sasaran. Kompetensi bisa dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman dalam bidangnya serta memiliki sikap terbuka untuk menerima dan menyesuaikan dengan perubahan dan tantangan zaman.

Kedua, karakter atau kepribadian yang dimiliki. Karakter yang ditunjukkan oleh para bacaleg merupakan refleksi dalam memberikan teladan bagi publik. Hal ini bukan berarti calon anggota wakil rakyat tersebut harus menjadi manusia sempurna. Namun, ketika mereka sudah dipilih menjadi anggota dewan maka sudah seharusnya perilakunya nya menjadi teladan bagi masyarakat . Paling tidak, masyarakat benar – benar memperhatikan rekam jejak mereka. Sebisa mungkin memilih caleg yang tidak memiliki persoalan hokum di masa lalu.

Ketiga, orientasi politik. Kembali kepada tugas anggota legislatif sebagai wakil rakyat dan penyambung lidah rakyat, setiap anggota dewan haruslah benar-benar meniatkan dirinya bahwa tujuan mereka terjun ke dunia politik dalah adalah demi memajukan dan mensejahterakan rakyat, bukan lebih kepada l mementingkan kepentingan individu ataupun golongan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terutama praktik korupsi salah satu alasannya adalah untuk mengganti biaya kampanye yang cukup besar disamping ingin memupuk kekayaan sebanyak mungkin. Seorang anggota dewan yang baik sebaiknya hidup sewajarnya dan proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya. Artinya, politik harus dijadikan sarana untuk mencapai tujuan yang mulia.

Namun, semua itu di kembalikan kepada individu pemilih yang melihat dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, apabila pemilih tersebut kader atau simpatisan partai maka untuk membuktikan loyalitasnya, siapa pun yang di calonkan pasti akan menjadi prioritas pilihan. Lain halnya dengan keterbatasan pemilih dalam memperoleh informasi tentang profil caleg sehingga yanga ada, siapa yang terkenal maka dia lah yang beruntung.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan pemilih dalam menentukan jagoannya sangatlah beragam. Data Poltracing tahun 2014 menunjukkan, perilaku pemilih lebih ditentukan oleh figur dan tokoh kandidat sebesar 69 % dibandingkan partai politik peserta pemilu (12%). Artinya, kandidat caleg berperan penting sebagai street level politicians yang menampilkan wajah partainya. Namun, sekalipun faktor partai tersebut tidak signifikan namun setidaknya akan mampu memberikan nilai jual kepada masyarakat. Integritas atau citra bersih partai tetap akan dijadikan salah satu pertimbangan oleh masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya.

 

 

Penulis : Feri Rustandi (Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial)

Hot News

Terbaru