Connect with us

Opini

OPINI : APBD Kabupaten Subang Adalah Uang Rakyat yang Harus Digunakan dengan Bijak

Published

on

Foto : Pawai alegoris peringatan hari jadi Subang ke -71, selasa (2/4/2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang yang disusun setiap tahun oleh Bupati Subang selaku Eksekutif dan disetujui serta ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang selaku Legislatif, dalam pelaksanaannya harus digunakan secara efektif dan efisien mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara/daerah, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara/daerah dan tidak diperkenankan   melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara/daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara/daerah sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 10 Keppres Nomor 42 Tahun 2002.

Pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 harus didasarkan atas prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut, hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap Pemerintah Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 13 diatur bahwa atas beban anggaran belanja negara/daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan : perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun pemerintah daerah; pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa; pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada pemerintah daerah; pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas.

Baca juga  Mencari Makanan Halal di Negeri Muslim

Bahkan untuk penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

Berkaca pada ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, sudah sepantasnya bahwa penggunaan dana APBD haruslah dilakukan sebijak mungkin.

Ditengah kondisi keuangan daerah yang cukup memprihatinkan dan dengan berbagai persoalan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, seperti banyaknya infrastuktur jalan, gedung dan bangunan serta sarana prasarana lainnya yang rusak dan harus segera diperbaiki.

Belum lagi ditambah dengan adanya persoalan lain seperti kondisi RSUD Ciereng Subang yang tengah dililit berbagai permasalahan baik menyangkut tata kelola pelayanannya maupun tata kelola keuangannya, sehingga menyebabkan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat jauh dari memadai serta persoalan lainnya yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Subang.

Sudah barang tentu penggunaan dana APBD harus dilakukan sebijak mungkin guna menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut agar jalannya pemerintahan dalam melayani dan mengayomi masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Baca juga  OPINI : Penerapan e-Payment dalam Sistem Pembayaran Pemerintah yang Sejalan dengan Kebijakan Ekonomi Makro Nasional

Sebagai salah satu contoh adalah dilakukannya berbagai upacara seremonial berkaitan dengan launching beberapa program yang digulirkan oleh Bupati Subang yang merupakan bagian dari Program Subang Jawara (Jaya, Istimewa, Sejahtera), pentas seni budaya, perlombaan olah raga, dan pawai alegoris yang melibatkan hampir seluruh elemen Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk kegiatan-kegiatan tersebut pasti menyedot pengunaan dana yang cukup besar.

Rangkaian kegiatan tersebut diatas tentu saja mempunyai dampak positif bagi upaya memajukan Subang. Terutama untuk sektor-sektor yang nantinya berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Subang serta akan menghasilkan pendapatan ke kas daerah. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai penggunaan uang-uang tersebut hanya bersifat menghambur-hamburkan dana APBD serta dilakukan tidak sesuai dengan kaidah dan batasan sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 42 Tahun 2002.

Bupati Subang harus jeli dan cerdas dalam mengelola APBD serta DPRD Subang selaku unsur pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Subang wajib hadir dan memberikan pengawasan serta arahan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Baca juga  OPINI : Reformasi Birokrasi Demi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kabupaten Subang

Kita semua tahu dan sadar bahwa hampir beberapa tahun kebelakang, Subang selalu mendapatkan predikat disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Subang dalam mengelola APBD. Belum lagi ditambah dengan terjadinya kasus tindak pidana korupsi serta Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari KPK terhadap Bupati dan Pejabat Subang diera pemerintahan sebelum Bupati Subang saat ini.

Hal ini tentu saja harus menjadi cerminan dan pelajaran yang cukup berharga bagi kita semua bahwa mengelola keuangan daerah itu bukanlah hal yang cukup mudah. Godaan untuk melakukan tindak pidana korupsi dan manipulasi serta gratifikasi cukup terbuka lebar di depan mata.

Semoga pemerintahan Subang saat ini dengan mottonya Subang Jawara akan benar-benar sesuai dengan apa yang dijanjikan dan diharapkan oleh masyarakat Subang. Subang saat ini perlu seorang Pemimpin yang jujur, bersih, amanah, dan transparan serta akuntabel dalam mengelola keuangan daerahnya.

Jangan sampai keinginan untuk menjadikan Subang yang Jaya, Istimewa, Sejahtera itu hanyalah sebatas angan-angan dan mimpi buruk belaka. Subang harus bangkit, maju, dan berkembang serta masyarakatnya sehat dan sejahtera.

Penulis : Lalang Herlana
(Kasubbag Umum KPPN Karawang)