Connect with us

Opini

OPINI : Enterprising Goverment, Upaya Menyediakan Layanan Umum yang Berkualitas Bagi Masyarakat Subang

Published

on

Foto : Lalang Herlana (Kasubbag Umum KPPN Karawang).

Paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan telah diperkenalkan melalui Reinventing Government karya konseptual David Osborne dan Ted Gaebler yang dipublikasikan Tahun 1992.

Karya pikir ini lahir sesudah dunia mengakhiri perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada saat hendak memasuki dekade 1990-an. Itulah pertanda runtuhnya paradigma lama tentang pemerintahan.

Berdasarkan paradigma lama, selalu beranggapan bahwa pemerintahan itu government as something fixed (pemerintahan itu bersifat baku) dan something that does not change (pemerintahan itu tidak bisa berubah).

Padahal pada kenyataannya, pemerintahan itu secara konstan terus berubah mengikuti alur perkembangan pola pikir dan teknologi.

Kita mulai menyadari bahwa perubahan itu adalah sebuah keharusan. Perubahan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan harus kita hadapi.

Banyak aktivitas yang dahulu dilakukan oleh pemerintah berangkat dari paradigma lama sebagai sebagai rowing the boat (mendayung perahu) dan bukan steering (menyetir/mengemudi).

Sesuai dengan arti harfiah dari kata government (asal kata dari bahasa Latin gubernare yang artinya memimpin/mengarahkan) dan memang pemerintah tidak sangat baik dalam hal ”mendayung”.

Salah satu konsep dari Reinventing Government adalah adanya penerapan Enterprising Government. Konsep ini menjelaskan pengembangan semangat berwirausaha dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan dari sisi penerimaan dibandingkan pengeluaran. Mengukur kemampuan anggaran pemerintah berdasarkan perolehan dan bukan berdasarkan kemampuan belanja tanpa menghiraukan apa dan berapa perolehannya (earning rather than spending).

Namun demikian, semangat wirausaha tersebut jangan disalahartikan menjadi mengkomersilkan jasa layanan pemerintah kepada masyarakat, melainkan sebagai upaya untuk menyediakan layanan umum yang berkualitas bagi masyarakat guna terbentuk umpan-balik yang sama-sama menguntungkan.

Pemerintah yang hanya memikul beban (mendayung) saja tanpa mampu mengarahkan masyarakatnya untuk kreatif, akan terus menanggung risiko yang semakin berat.

Pemerintah yang tidak mampu menumbuhkan rasa memiliki kepada warga masyarakatnya, karena selalu memelihara jarak dengan masyarakat yang harus diberi layanan dan selalu memposisikan diri sebagai Penguasa, niscaya akan dijauhi oleh warga masyarakatnya.

Baca juga  Tak Boleh Lagi Kita Tertinggal, Ini Kunci Menjadi Bangsa Pemenang

Pemerintah yang perangkat kerjanya tidak kompetitif karena terfokus kepada hal-hal rutin dan tidak biasa menghadapi dan mengatasi tantangan, akan ditinggalkan atau paling tidak akan diabaikan oleh masyarakatnya.

Pemerintah yang birokrasinya ingin dilayani oleh masyarakat ketimbang melayani masyarakat akan ditinggalkan oleh masyarakatnya, dalam arti wibawanya jatuh karena rasuah. Pemerintah yang daya antisipasinya rendah akan selalu menanggung risiko, dan bukan memetik manfaat dari istilah sedia payung sebelum hujan.

Pemerintah yang bekerja tanpa menghiraukan (tidak tanggap) terhadap perubahan yang terjadi dengan cepat di masyarakat, akan memudar dan kehilangan wibawanya.

Mentransformasikan semangat wirausaha ke dalam sektor publik memang tidaklah semudah membalik telapak tangan, karena sudah terlalu lama sektor publik terbelenggu formalisme yang menjadikannya kaku dan beku.

Menumbuhkan sikap wirausaha terhadap birokrat dan birokrasi dalam melayani masyarakat bisa berangkat dari individu pegawai, satuan kerja, dan antar satuan kerja. Tapi satu hal yang selama ini diabaikan adalah bahwa birokrat dan birokrasi tidak merasa dibiayai oleh rakyat, tapi digaji oleh pemerintah.

Karenanya, ada semacam jarak antara pemerintah dengan rakyatnya. Rasionalitas birokrasi telah tergeser oleh interpretasi keliru mengenai ASN sebagai “Abdi Negara dan Abdi Masyarakat”, sehingga sulit untuk diubah menjadi mental “wirausaha” yang kreatif, inovatif, berani mengambil risiko, profesional, efisien, dan mampu memberdayakan masyarakat.

Dengan kata lain, akan dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mewujudkan hal tersebut.
Peluang untuk diterapkannya Enterprising Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebenarnya cukup terbuka luas.

Hanya saja menjadi terabaikan karena jalannya pemerintahan tidak dimotivasi ke arah pemberdayaan masyarakat, melainkan didorong oleh keharusan untuk melindungi, mengayomi, dan mengatur masyarakat.

Baca juga  OPINI : Hutan Kita Milik Siapa?

Memang sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk melindungi, mengayomi, melayani dan mengatur masyarakat, namun hal yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai menguatnya ketergantungan masyarakat kepada birokrasi (pemerintah) dan keberdayaan (inisiatif, kemandirian) dari masyarakat jadi melemah.

Hal-hal yang bisa mempengaruhi diterapkannya Enterprising Government antara lain, adanya kebijakan (policy) dari pemerintah,
adanya kontrol masyarakat (misalnya : media massa) yang konstruktif.

Berkembangnya persaingan layanan umum yang disajikan oleh swasta pada bidang-bidang yang bukan monopoli pemerintah, seperti yang dilakukan oleh swasta, antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Optimalisasi pemanfaatan kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi dan organisasi-organisasi profesi, Kemitraan pemerintah swasta (public private partnership) dalam bidang-bidang layanan tertentu, Investasi publik-privat dalam prasarana umum (public utilities) seperti lapangan parkir, taman rekreasi, prasarana olahraga, gedung kesenian, dan sebagainya yang memiliki earning capacity.

Perlu disadari bahwa ketersedian sumber daya Pemerintah Kabupaten Subang dalam melayani masyarakat semakin lama semakin terbatas.

Jika penerapan Enterprising Government di berbagai sektor pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum kepada masyarakat tidak segera dilakukan, maka akan timbul kekhawatiran dari masyarakat terhadap kualitas layanan yang akan mereka diperoleh.

Contohnya adalah layanan di bidang kesehatan. Tingginya minat masyarakat akan adanya layanan kesehatan yang mudah, murah dan berkualitas, harus bisa diantisipasi oleh Pemda Kabupaten Subang dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai.

Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, dan lain sebagainya harus ditopang oleh kinerja layanan kesehatan yang sangat baik, pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan.

Sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan yang tersedia harus lengkap dan memadai serta didukung oleh keberadaan tenaga kesehatan dan administrasi yang profesional, jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang diterimanya.

Baca juga  OPINI : Peran BLUD Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Salah satu wujud nyata dari penerapan Enterprising Government di bidang kesehatan adalah dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk RSUD dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Subang.

Terbentuknya BLUD untuk bidang kesehatan diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai upaya pembaharuan manajemen keuangan sektor publik dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat.

BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik bisnis yang sehat adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Perlu diketahui bahwa Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menyelenggarakan kegiatannya adalah tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Meskipun demikian, Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Semoga dengan niat baik, konsistensi dan kemauan yang kuat dari semua pihak, Enterprising Government bisa diterapkan guna tersedianya layanan umum yang berkualitas bagi masyarakat diberbagai bidang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang demi segera terwujudnya Subang Jawara (Jaya, Istimewa, Sejahtera) sebagaimana semboyan dari Bupati Subang saat ini.

(disclaimer : Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja).

 

Penulis : Lalang Herlana
(Kasubbag Umum KPPN Karawang)