Connect with us

Opini

OPINI : Penerapan e-Payment dalam Sistem Pembayaran Pemerintah yang Sejalan dengan Kebijakan Ekonomi Makro Nasional

Published

on

Foto : Yusron Kamal (Kasubbag Kepegawaian Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat).

Perihal pembayaran pemerintah ini, diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan telah memberikan landasan bagi penggunaan kartu kredit dalam rezim pembayaran pemerintah.

Sebagaimana tercantum di dalam konsiderannya, peraturan ini diarahkan untuk menjadi sarana aplikatif bagi “salah satu inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan kementerian keuangan, yaitu dengan pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern”.

Secara teknis, Perdirjen Perbendaharaan ini mengatur sekurang-kurangnya lima aspek, yaitu: (i) penggunaan kartu kredit, (ii) penatausahaan bukti-bukti transaksi, (iii) penagihan dan penyelesaian tagihan, (iv) pembayaran tagihan, dan (v) pertanggungjawaban/penggantian uang persediaan. Pertama, dalam hal penggunaan kartu kredit, Pasal 17 ayat (3) Perdirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 menentukan bahwa kartu kredit dapat digunakan untuk pembayaran pemerintah yang meliputi: belanja keperluan kantor, belanja pengadaan makanan, belanja bahan, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja sewa, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja bahan bakar minyak dan pelumas khusus non Pertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, tiket, sewa kendaraan dalam kota, dan penginapan hotel atau tempat menginap lainnya.

Kedua, secara administratif, penatausahaan bukti-bukti transaksi dilakukan oleh pemegang kartu kredit yang telah diotorisasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan cara mengumpulkan dokumen tagihan/daftar sementara yang memuat rincian transasksi yang dilakukan oleh sistem perbankan bank penerbit kartu kredit dan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pada proses berikutnya, kedua dokumen tersebut akan dilakukan peninjauan oleh pejabat terkait.

Ketiga, mengenai penagihan dan penyelesaiannya, Perdirjen Perbendaharaan tersebut melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam hal ini, PPK melakukan verifikasi terhadap validitas dokumen-dokumen yang diakui menjadi bukti transaksi non-tunai meliputi: perhitungan di dalam bukti-bukti pengeluaran dan tagihan/daftar sementara, kesesuaian perhitungan antara bukti-bukti pengeluaran dan tagihan/daftar sementara, dan kesesuaian jenis belanja.

Untuk sebagian/seluruh bukti-bukti pengeluaran yang dinilai valid oleh PPK akan diterbitkan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) Kartu Kredit yang menjadi dasar bagi KPA untuk mengeluarkan Surat Perintah Bayar (SPBy).

Baca juga  ARD Ujian Politik Kaum Muda dan Guyonan Politik Eep

Keempat, pembayaran tagihan kartu kredit ini dilakukan dengan melibatkan bendahara pengeluaran melalui pendebitan rekening pengeluaran, setelah sebelumnya bendahara pengeluaran melakukan penilaian terhadap SPBy dan pemungutan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy.

Terakhir, setelah bendahara pengeluaran menyelesaikan pembayaran tagihan sebagaimana diuraikan pada paragraf sebelumnya, PPK mengeluarkan SPP-GUP/GUP Nihil. Berikutnya, SPP-GUP/GUP Nihil tersebut akan diperiksa oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Terakhir, apabila dalam pemeriksaannya PPSPM menilai seluruh bukti pendukung telah memenuhi ketentuan, PPSPM mengeluarkan Surat Perintah Membayar.

Sekalipun transaksi pembayaran pemerintah dengan menggunakan kartu kredit telah memiliki dasar hukum operasional, Penulis melihat masih terdapat sejumlah kendala yang ada (mungkin, potensial terjadi) seiring dengan pelaksanaan moda pembayaran pemerintah dengan kartu kredit ini.

Sekurang-kurangnya ada tiga kendala yang dapat diidentifikasi oleh Penulis. Kesatu, mengingat hal demikian ini baru diuji-cobakan atau, dengan kata lain, merupakan instrumen yang baru dalam sistem pembayaran pemerintah, kesiapan sumber daya manusia menjadi fokus pertama yang harus diperhatikan. Sebagai aparat yang berada pada behind the integrated system, pengambil kebijakan strategis tentu harus menyiapkan pemetaan yang presisi mengenai kecukupan kapasitas dan kompetensi aparat untuk menjalankan sistem pembayaran pemerintah berbasis kartu kredit ini.

Kedua, lazimnya sebuah perubahan yang mempersyaratkan perubahan atas tatanan yang telah ada, uji coba penggunaan kartu kredit dalam pembayaran pemerintah tentu harus dijalankan dengan kesiapan sistem dengan dukungan piranti keras dan piranti lunaknya.
Ketiga, sebagai garda terdepan pelayanan perbendaharaan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentu tidak dapat dipisahkan dari para mitra kerja dan pemangku kepentingan yang berasal dari satuan-satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga.

Dalam hal ini, Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan pemetaan dan menginventarisasi kesiapan satuan-satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menggunakan kartu kredit dalam penataan pembelanjaannya.

Penerapan e-payment dalam pembayaran pemerintah tentu menjadi jawaban atas segala upaya untuk menciptakan suatu pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien. Kedua prinsip tersebut merupakan dua di antara sekian prinsip yang harus diwujudkan dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca juga  OPINI : Peran BLUD Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Penulis juga melihat adanya keserasian antara arah kebijakan Bank Indonesia mengenai penciptaan suatu Less Cash Society (LCS) dengan gagasan terkait penerapan e-payment dalam pembayaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat kebijakan ekonomi makro, gagasan penerapan e-payment dalam pembayaran pemerintah, tidak terjadi inkonsistensi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Di samping itu, kesamaan persepsi dalam memandang sistem pembayaran yang akan digunakan ini tidak akan menimbulkan persoalan di antara kedua lembaga negara ini, apabila di kemudian hari e-payment diterapkan dalam pembayaran pemerintah. Hal demikian tentu tidak boleh diabaikan mengingat adanya hubungan kerja yang bersifat koordinatif antara lembaga pengelola fiskal dan lembaga pengelola moneter dimaksud.

Dalam hal teknis pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bank Indonesia adalah tempat dibukanya rekening kas umum negara. Keberadaan Bank Indonesia, dalam kapasitasnya ini dan dalam hal persepsi yang sama soal sistem pembayaran, akan mendukung terciptanya layanan perbendaharaan yang berbasis non tunai.

Mengacu pada kendala sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya, pada prinsipnya Penulis menilai penerapan e-payment dalam pembayaran pemerintah dapat dilakukan pada kondisi saat ini, namun guna memastikan kelancaran dalam penerapannya, Penulis perlu memberikan beberapa alternatif sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi, sebagai berikut: Pertama, melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada, Internet Banking merupakan salah satu media Less Cash Society (LCS) yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam sistem pembayaran pemerintah.

Hal tersebut dapat dilihat dari kesamaan prinsip dalam pembukaan rekening pemerintah yang bersifat Giro (bukan tabungan). Untuk keperluan dimaksud, pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) perlu menuangkan legislasi dalam bentuk peraturan sebagai payung hukum yang diharapkan dapat mengakomodir berlakunya internet banking dalam pengelolaan keuangan negara.

Kedua, melakukan pelatihan sehubungan dengan sistem pembayaran non tunai kepada pegawai, optimalisasi pemanfaatan Informasi Teknologi di era transformasi sekarang ini adalah merupakan tuntutan bagi setiap elemen organisasi yang ingin tetap eksis. Penyiapan SDM oleh organisasi dalam mendukung setiap perubahan sangatlah vital dan harus dilakukan.

Baca juga  Mudik dan Tradisi Membeli Oleh - oleh  "Buah Nanas"  Subang

Ketiga, melakukan pembaruan infrastruktur untuk mendukung penerapan e-payment. Dengan adanya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penulis menilai dari aspek infrastruktur dalam penerapan internet banking, pasti bisa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait kesiapan infrastruktur.

Keempat, melakukan program kampanye  berupa leaflet, brosur dan literasi sistem pembayaran non tunai kepada satker mitra KPPN dengan mengikutsertakan institusi bank sentral dan institusi lain di bidang jasa keuangan
Berdasarkan analisis yang diuraikan sebelumnya, untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, gagasan penerapan e-payment dalam pembayaran pemerintah, sebagai suatu instrumen kebijakan fiskal, dinilai konsisten dengan kebijakan moneter yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Hal demikian dapat ditunjukkan dengan kesamaan substansi gagasan antara e-payment dalam pembayaran pemerintah dan Less Cash Society (LCS) yang dikampanyekan oleh Bank Indonesia. Di samping itu, ada kesamaan pemahaman antara gagasan e-payment dan tujuan untuk mewujudkan LCS sehubungan dengan manfaat efektivitas dan efisiensi yang ditawarkan dalam skenario pembayaran non tunai.

Dengan demikian secara umum, gagasan e-payment telah memenuhi aspek kompatibilitas dengan kebijakan-kebijakan lain dalam lingkup kebijakan ekonomi makro nasional.

Kedua, layanan pembayaran berbasis non tunai oleh Bank Indonesia dan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada KPPN menjadi penerapan e-payment dalam institusi pemerintahan dewasa ini yang erat kaitannya dalam menunjang keberhasilan kerangka kebijakan ekonomi makro nasional.

Penyediaan pamlet, leaflet dan brosur yang bertujuan untuk memudahkan Pemahaman mitra kerja KPPN dan kesadaran akan pentingnya penerapan e-payment dalam kerangka kebijakan ekonomi makro nasional melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi dan Modul Penerimaan Negara, sangatlah disarankan dalam pelaksanaannya.

 

Penulis oleh: Yusron Kamal (Kasubbag Kepegawaian Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat).