Connect with us

Opini

OPINI : Peran BLUD Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Published

on

Foto : Lalang Herlana (Kasubbag Umum KPPN Karawang).

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. BLU diperlukan dengan pertimbangan beberapa hal yakni, dapat dilakukan peningkatan pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, instansi pemerintah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat, kemudian dapat dilakukan pengamanan atas aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di daerah, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam peraturan tersebut antara lain mengatur bahwa untuk SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang secara langsung melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, dapat dijadikan sebagai landasan hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya masing-masing.

Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, beberapa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, telah disetujui untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, jumlah BLUD yang telah terbentuk dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 539 BLUD, dengan komposisi sebanyak 377 BLUD dengan status Penuh dan 162 BLUD dengan status Bertahap.

Jenis layanan BLUD tersebut antara lain adalah Kesehatan, Pendidikan, Dana Bergulir dan Dana Perumahan, Pengelolaan Air, Transportasi, Terminal dan Perparkiran, Kawasan, Wisata, Pasar, Olah Raga, Alat Berat, dan Kelautan dan Perikanan.

Rincian BLUD sesuai dengan jenis layanan yang telah terbentuk sampai dengan tahun 2014 adalah mulai dari layanan Kesehatan sebanyak 497 (356 BLUD Penuh dan 141 BLUD Bertahap), layanan Pendidikan sebanyak 14 (8 BLUD Penuh dan 6 BLUD Bertahap),
layanan Dana Bergulir dan Dana Perumahan sebanyak 14 (4 BLUD Penuh dan 10 BLUD Bertahap),
layanan Pengelolaan Air sebanyak 3 (1 BLUD Penuh dan 2 BLUD Bertahap), layanan Transportasi sebanyak 3 (3 BLUD Penuh),
layanan Terminal dan Perparkiran sebanyak 2 (1 BLUD Penuh dan 1 BLUD Bertahap), layanan Kawasan sebanyak 1 (1 BLUD Penuh),
layanan Wisata sebanyak 1 (1 BLUD Penuh), layanan Pasar sebanyak 1 (1 BLUD Bertahap),
layanan Olah Raga sebanyak 1 (1 BLUD Bertahap), layanan Alat Berat sebanyak 1 (1 BLUD Penuh),
layanan Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 (1 BLUD Penuh).

Baca juga  OPINI : Menyoal Lautan Manusia Pada Kampanye di GBK

Dari beberapa BLUD yang telah terbentuk tersebut, ternyata BLUD layanan Kesehatan, khususnya Rumah Sakit adalah yang paling banyak yaitu sebanyak 279 (260 BLUD Penuh dan 19 BLUD Bertahap).

Sementara itu untuk Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah sebanyak 209 (91 BLUD Penuh dan 118 BLUD Bertahap).
Peranan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, didasari oleh Persyaratan Substantif sebuah BLUD yaitu selaku Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukan BLUD antara lain adalah pengelolaan dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dana perumahan dan peningkatan pelayanan untuk masyarakat, pengelolaan sektor pariwisata daerah, pelayanan di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pelayanan BLUD tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengelola BLUD dalam mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan peran serta atau kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam rangka mengelola salah satu sektor yang mampu menghasilkan pendapatan daerah dan menjadikannya sebagai bentuk usaha yang dikelola secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung .

Sebagai salah satu contoh, tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan yang berkualitas dan nyaman semakin terus meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti hidup sehat. Keadaan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah pengelola rumah sakit harus menerapkan strategi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik sebuah rumah sakit yang pada awalnya hanya memberikan pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien melalui rawat inap, kemudian bergeser karena kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kedokteran, peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit, saat ini tidak saja bersifat penyembuhan (kuratif), tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif). Keduanya dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Baca juga  OPINI : Reformasi Birokrasi Demi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kabupaten Subang

Dengan demikian, sasaran pelayanan kesehatan rumah sakit bukan hanya untuk individu pasien, tetapi juga berkembang untuk keluarga pasien dan masyarakat umum.

Fokus perhatiannya memang pasien yang datang atau yang dirawat sebagai individu dan bagian dari keluarga. Atas dasar sikap seperti itu pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan yang paripurna (komprehensif dan holistik).

Perlu diketahui bahwa BLUD sendiri dalam rangka menyelenggarakan kegiatannya adalah tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Meskipun demikian, BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.

Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Tarif layanan yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, mulai dari Kontinuitas dan pengembangan layanan, Daya beli masyarakat, Asas keadilan dan kepatutan, dan  Kompetisi yang sehat.

Hal tersebut perlu dilakukan agar keberadaan Badan Layanan Umum Daerah tidak menjadikan pesaing atau bahkan mematikan usaha sejenis yang dilakukan oleh pihak lain baik perorangan maupun kelompok usaha dan mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan harga terjangkau dan berkualitas.

Pembentukan BLUD pada hakekatnya adalah merupakan wujud nyata upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam amanat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga keberadaannya harus betul-betul mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Salah satu sektor yang paling potensial untuk dikelola oleh sebuah Badan Layanan Umum Daerah adalah sektor pariwisata.

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini trend masyarakat untuk pergi ke tempat-tempat wisata dalam rangka menikmati liburan, baik libur pada akhir pekan maupun libur-libur lainnya semakin terus meningkat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan pola hidup sebagai imbas dari perkembangan teknologi dan semakin maraknya aktifitas masyarakat di media sosial.

Hampir setiap aktifitas yang dilakukan tiap hari selalu diunggah ke media sosial, baik berupa tulisan maupun gambar atau foto. Lokasi yang paling favorit menjadi pilihan adalah tempat-tempat wisata atau area umum dimana aktifitas masyarakat berlangsung.
Menyikapi hal tersebut diatas, sektor pariwisata bisa menjadi salah satu pilihan untuk membentuk sebuah Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak di bidang pengelolaan pariwisata daerah. Pariwisata daerah bisa menjadi target potensial yang akan mampu menghasilkan pendapatan yang besar bagi daerah, mengingat bahwa untuk sektor pariwisata dapat melibatkan berbagai komponen unit usaha antara lain transportasi, jasa boga, busana, hotel dan penginapan, industri kerajinan, dan lain sebagainya.

Banyak sekali orang-orang yang akan terlibat dalam pengelolaan sektor pariwisata daerah tersebut dan tentu saja hal ini akan mempunyai dampak positif dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan mampu meningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama yang berada di sekitar objek wisata tersebut.

Baca juga  BLT di Tengah Pandemi Corona, Harus Tepat Sasaran

Langkah awal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan membentuk BLUD Pengelolaan Pariwisata Daerah. Badan tesebut dibentuk dalam rangka mengelola proses bisnis yang terjadi di setiap ojek wisata. Pengelolaan sebuah objek wisata dapat dilakukan secara profesional baik dari sisi sarana dan prasarana serta fasilitas objek wisatanya maupun dari sisi pengelolaan pendapatan dan belanjanya.

Pertanyaannya, apakah keberadaan BLUD tersebut akan berbenturan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata Daerah? Jawabanya tentu tidak. Kenapa? Karena secara tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata Daerah adalah sebagai regulator yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah peraturan dan kebijakan dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata daerah. Dinas Pariwisata Daerah bertugas membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata kelola pariwisata daerah (tidak bersentuhan langsung dengan pengelolaan bisnis atau usaha sebuah objek wisata).

Dengan kata lain bahwa tugas Dinas Pariwisata Daerah adalah mengeluarkan peraturan-peraturan dan kebijakan sebagai payung hukum bagi BLUD dalam rangka mengelola objek-objek wisata yang berada di suatu daerah.

BLUD Pengelolaan Pariwisata Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab secara langsung dalam rangka mengelola keberadaan sebuah objek wisata baik dari sisi kelangsungan bisnis dan usahanya maupun dari sisi pengembangan dan pemeliharaan seluruh fasilitas serta sarana dan prasarana yang berada di setiap objek wisata.

Dalam menjalankan bisnisnya, BLUD dapat melakukan kerjasama operasional baik dengan perorangan maupun kelompok masyarakat yang berada di sekitar objek wisata maupun dengan pihak swasta atau pengusaha yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan pariwisata.

Tentu saja kerjasama operasional tersebut terbatas hanya pada sisi bisnis atau usahanya saja, tidak termasuk pengelolaan BLUD secara utuh. Hal ini sebagai upaya dalam rangka mewujudkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola sebuah objek wisata.

Sehingga diharapkan keberadaan sebuah BLUD itu bisa memberikan dampak atau manfaat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya.

Butuh keseriusan dan upaya yang terus menerus dalam rangka mewujudkan terciptanya sebuah Badan Layanan Umum Daerah yang mampu memberikan layanan publik yang cepat, tepat, murah, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteran bagi seluruh masyarakat di suatu daerah.

Semoga dengan adanya peran serta pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan BLUD, cita-cita mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur bisa segera terwujud.

(Disclaimer : “Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja”)

 

Penulis : Lalang Herlana
(Kasubbag Umum KPPN Karawang)