Connect with us

Opini

OPINI : Reformasi Birokrasi Demi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kabupaten Subang

Published

on

Foto : Lalang Herlana (Kasubbag Umum KPPN Karawang).

Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah birokrasi.

Pada posisi dan perannya yang sedemikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efesiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh legislatif dan berbagai kebijakan publik lainnya yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, akan dapat dikelola secara efektif oleh pemerintah apabila terdapat birokrasi yang sehat dan kuat, yaitu birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara, dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Dalam pelaksanaannya pada berbagai negara dibelahan dunia, birokrasi berkembang menjadi alat utama dalam penyelenggaraan negara disetiap bidang kehidupan bangsa dan dalam hubungan antar bangsa. Birokrasi berkaitan dengan pengelolaan pelayanan publik dan harus mampu menterjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional.

Dengan posisi dan kemampuan sangat besar yang dimilikinya tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga yang mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha.

Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanakan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dalam posisi yang strategis seperti itu, adalah logis apabila pada setiap perkembangan politik, selalu terdapat kemungkinan dan upaya menarik birokrasi pada partai tertentu.

Birokrasi dimanfaatkan untuk mencapai, mempertahankan, atau pun memperkuat kekuasaan oleh partai tertentu atau pihak penguasa. Kalau perilaku birokrasi berkembang dalam pengaruh politik seperti itu dan menjadi tidak netral, maka birokrasi yang seharusnya mengemban misi menegakkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan secara netral dan optimal kepada masyarakat, besar kemungkinan akan berorientasi pada kepentingan partai atau partai-partai.

Sehingga terjadi pergeseran keberpihakan dari kepentingan publik kepada pengabdian pada pihak penguasa atau partai-partai yang berkuasa.

Dalam kondisi seperti itu, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akan tumbuh dan birokrasi akan kehilangan jati dirinya, dari pengemban misi perjuangan negara bangsa, menjadi partisan kelompok kepentingan yang sempit. Birokrasi yang sakit seperti itu akan menjadi corong dan memberikan kontribusi hanya kepada penguasa. Semangat keberpihakannya banyak diarahkan pada kepentingan segelintir orang atau pun kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Bekerja dengan lamban, tidak akurat, berbelit-belit, berkecenderungan pada motif uang. Sebaliknya, birokrasi yang terlalu kuat dengan kemampuan profesional yang tinggi tapi tanpa etika dan integritas pengabdian, akan cendrung menjadi tidak konsisten, bahkan arogan, sulit dikontrol, dan masyarakat menjadi serba tergantung pada birokrasi. Dalam perkembangan birokrasi seperti ini, juga akan memberikan dampak negatif bagi pengembangan inisiatif masyarakat.

Hal ini terbukti dan bisa dilihat dari jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi yang terjadi di tubuh pemerintahan Kabupaten Subang. Sampai dengan saat ini, ternyata banyak sekali berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi. Praktek KKN berkembang, banyak pelayanan publik yang tidak memuaskan, tingkat disiplin dan etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masih rendah.

Begitu pun dengan  efektifitas pengawasan fungsional dan pengawasan internal dari birokrasi pemerintahan belum dapat berjalan secara optimal.
Salah satu pekerjaan besar yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang  untuk mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi. Agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Subang.

Baca juga  OPINI : Peran BLUD Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari etika, semangat pelayanan dan tanggung jawab publik, serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Sehingga dapat dikatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan keseluruhan agenda pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) untuk menuju kepemerintahan yang baik (good governance).

Titik berat reformasi birokrasi adalah perbaikan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan secara simultan. Langkah itu dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pegawai dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sosok birokrat dari ASN pada umumnya, harus berpenampilan profesional sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut :
mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara;
memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik; berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif dan inovatif; taat asas, dan disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional; memiliiki daya tanggap dan sikap bertanggung jawab (akuntabilitas); memiliki jati diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta bangga terhadap profesinya sebagai pegawai negeri;
memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan; dan memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas.

Selain itu, perlu pula diperhatikan adanya reward system yang kondusif (baik dalam bentuk gaji maupun pengembangan karier) yang didasarkan atas sistem merit serta finalty system yang bersifat preventif dan repressif.

Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya manusia aparatur negara, perlu juga mengacu pada standar kompetensi internasional (world class).

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang adalah :

Proses penerimaan ASN harus didasari oleh kebutuhan dan kepentingan Pemerintah Kabupaten Subang sesuai dengan kemampuan dan profesionalitas yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintahan. Mengingat besarnya alokasi anggaran yang harus disediakan untuk membayar penghasilan pegawai tersebut, jangan sampai dana APBD lebih banyak terserap untuk alokasi Belanja Pegawai.

Penempatan ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalitasnya. Hal ini perlu dilaksanakan agar pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Contoh : seorang ASN status guru yang keahliannya adalah mengajar/mendidik jangan ditempatkan atau dimutasikan ke dinas lain (misalnya : Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dsb.) yang tidak ada kaitannya dengan keahlian ASN tersebut;
Promosi jabatan bagi ASN harus dilaksanakan melalui tahapan proses assesment test (test kemampuan baik secara soft competency maupun hard competency).

Sehingga dapat diperoleh seorang calon pejabat struktural yang benar-benar memenuhi persyaratan baik secara pangkat, golongan, keahlian, dan kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut. Bukan berdasarkan atas kekuasaan dan wewenang dari pemegang tampuk kekuasaan semata .

Pelaksanaan Remunerasi bagi seluruh ASN guna diperoleh suatu kondisi dimana seorang ASN diberikan penghasilan yang layak sesuai dengan pangkat, golongan, jabatan, keahlian, kemampuan, dan tingkat resiko disertai dengan tanggung jawab dan hukuman yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan (punishment and reward).

Baca juga  ARD Ujian Politik Kaum Muda dan Guyonan Politik Eep

Mengingat bahwa reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang lama, dana yang cukup besar, dan juga rumit, maka reformasi birokrasi harus dilakukan secara bertahap dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Apalagi hal tersebut berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih fungsi-fungsi pemerintahan serta permasalahan yang berhubungan dengan pejabat dan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Selain itu, karena lamanya waktu yang dibutuhkan, maka perlu dibuat sebuah desain besar reformasi birokrasi. Desain ini akan tetap dipakai meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Artinya, meskipun tampuk kekuasaan pemerintahan (Bupati dan Wakil Bupati) berganti, termasuk juga dengan Legislatif (anggota DPRD) berganti, tidak perlu mengulang lagi reformasi birokrasi dari awal.
Perlu disadari bahwa masalah KKN bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi, tetapi juga berjangkit dan terjadi pula pada sektor swasta, dunia usaha, dan lembaga-Iembaga dalam masyarakat pada umumnya.

Dalam hubungan reformasi birokrasi ini sekalipun, secara konseptual kita dapat membatasi masalah KKN dalam lingkup urusan-urusan publik yang ditangani birokrasi; namun secara aktual, interaksi birokrasi dengan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha merupakan suatu hal yang patut diduga ikut mendorong terjadinya praktek-praktek KKN.

Dalam hubungan interaksi pada pelayanan publik itulah KKN bisa berkembang pada kedua belah pihak, dalam dan antar birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat, dengan jenjang yang panjang dan menyeluruh.

Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, dan dianggap pula telah menjadi suatu penyakit yang sangat parah yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan, serta memudarkan masa depan bangsa.

Dalam hubungan itu, KKN tidak hanya mengandung pengertian penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan asset negara, tetapi juga setiap kebijakan dan tindakan yang menimbulkan depresiasi nilai publik, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau pun terpaksa.
Dalam suatu negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih adalah merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya suatu negara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang.

Yang dimaksud dengan supremasi hukum adalah keberadaan hukum yang dibentuk melalui proses yang demokratis dan merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat luas, sehingga pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari praktek KKN dan perbuatan tercela lainnya. Dengan demikian, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance.

Kondisi saat ini, memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai masalah penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang berbentuk KKN, meskipun cukup komprehensif dan disertai peraturan perundang-undangan yang lengkap dan bagus, namun belum nampak dilakukan penganan yang serius oleh Pemerintah Kabupaten Subang.

Selain itu, belum berhasilnya pemberantasan korupsi (meskipun sudah ada perangkat hukum yang bagus dan dilengkapi dengan berbagai lembaga penangkal korupsi yang juga cukup banyak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Inspektorat Daerah, dan sebagainya) disebabkan antara lain karena belum adanya persamaan persepsi antar para penegak hukum dalam memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut, serta belum mantapnya penyelenggaraan fungsi lembaga-lembaga penangkal korupsi.

Sesungguhnya kondisi yang mendukung upaya untuk mencari solusi yang tuntas terhadap masalah besar ini telah tersedia, yaitu tingkat kritis masyarakat yang tidak lagi tabu untuk membuka adanya borok penyelewengan atau terjadinya praktek KKN.

Baca juga  OPINI : Hutan Kita Milik Siapa?

Transparansi semakin menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar, masyarakat semakin tergugah untuk menuntut keadilan, kebenaran, dan pemerintahan yang bersih. Masyarakat semakin memiliki keberanian untuk mengungkapkan masalah-masalah yang semula hanya menjadi bahan gunjingan. Namun demikian, dalam kondisi masih lemahnya moralitas, tradisi atau budaya disiplin, kepatuhan terhadap hukum dari penyelenggara negara termasuk penegak hukumnya itu sendiri dan masyarakat, dan selama hukum kita belum dapat benar-benar melindungi semua orang secara adil serta hukum masih bisa dibelokkan untuk kepentingan penguasa dan kelompoknya atau mereka yang mampu dan bersedia membayar, maka reformasi birokrasi akan berjalan timpang dan sulit untuk dapat segera mewujudkan good governance yang diharapkan.

Untuk dapat meluruskan kembali birokrasi pada posisi dan misi atau peran yang sebenarnya, selaku pelayan publik (public servant), diperlukan kemampuan dan kemauan kalangan birokrasi untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang mencakup perubahan perilaku yang mengedepankan netralitas, professionalitas, demokratis, transparan, dan mandiri, disertai perbaikan semangat kerja, cara kerja, dan kinerja terutama dalam pengelolaan kebijakan dan pemberian pelayanan publik, serta komitmen dan pemberdayaan akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk memperbaiki cara kerja birokrasi tersebut, diperlukan birokrasi yang berorientasi pada hasil. Disinilah peran akuntabilitas diperlukan dalam rangka menyatukan persepsi seluruh ASN yang beragam, sehingga tercipta kekuatan bersama untuk mencapai kemajuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Selanjutnya, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki komitmen dan kompetensi terhadap reformasi administrasi publik secara tepat, termasuk dalam penyusunan agenda dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan pada kepentingan rakyat dan peningkatan ketahanan serta daya saing bangsa.

Dalam rangka ini, diperlukan pula adanya reformasi struktural, seperti independensi sistem peradilan dan sistem keuangan negara, disertai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya kepada publik. Untuk memberantas korupsi diperlukan agenda dan prioritas yang jelas dengan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelakunya (law enforcement). Di samping itu perlu dilakukan kampanye kepada masyarakat agar korupsi dipandang sebagai penyakit sosial, tindakan kriminal yang merupakan musuh publik. Pers sebagai kontrol sosial harus diberi kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengungkap dan memberitakan tindak pidana korupsi.

Pengembangan budaya maIu harus disertai dengan upaya menumbuhkan budaya bersalah individu dalam dirinya.
Indikator keberhasilan dari reformasi birokrasi yang dijalankan di tingkat daerah adalah tidak adanya korupsi, tidak adanya pelanggaran hukum, penyaluran dana APBD-nya bagus, semua program berjalan dengan baik, semua perizinan cepat atau tidak tumpang tindih. Kemudian, komunikasi dengan publik berjalan baik, penggunaan waktu yang efektif dan produktif, serta adanya reward and punishment.

Perlu disadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi tak bisa lepas dari situasi politik yang terjadi. Hubungan tak harmonis antara pemerintah dengan kekuatan politik, baik parpol maupun wakil rakyat akan menghambat jalannya reformasi birokrasi, sebagus apapun konsepnya.

Oleh karena itu, selain rumit dan butuh dana besar,  reformasi birokrasi membutuhkan suasana politik yang kondusif. Semoga dengan niat baik, konsistensi dan kemauan yang kuat dari semua pihak, reformasi birokrasi dapat segera dilaksanakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Demi segera terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Subang yang sejahtera dan berakhlak mulia.

(Disclaimer : Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja)

 

Penulis : Lalang Herlana
(Kasubbag Umum KPPN Karawang)

FB : Lampusatu.com

IG : @Lampusatumediacom