Pentingnya Badan Layanan Umum Daerah Bagi Masyarakat Subang

Ditengah besarnya tuntutan serta tingginya harapan masyarakat Subang akan hadirnya sebuah layanan publik yang cepat, tepat, mudah, murah, dan berkualitas, seperti halnya untuk layanan Kesehatan, Pendidikan, Dana Bergulir, Dana Perumahan, Pengelolaan Air, Transportasi, Terminal dan Perparkiran.

Kemudian Kawasan, Wisata, Pasar, Olah Raga, Alat Berat, Kelautan,  Perikanan dan lain sebagainya.

Namun hal tersebut masih terasa sulit untuk diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang, mengingat banyaknya hambatan dan kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan baik oleh pihak eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Subang.

Mewirausahakan pemerintah (Enterprising the government) adalah paradigma baru untuk mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pola pikir bahwa keberhasilan kineja pemerintah daerah adalah diukur dari tingginya realisasi dan penyerapan anggaran yang dialokasikan dalam APBD (yang dituangkan kedalam dokumen DPA SKPD untuk seluruh perangkat kerja pemerintah daerah) adalah salah besar.

Tingginya penyerapan anggaran harus dibarengi pula dengan tingginya kualitas barang/jasa yang dihasilkan (output) dan besarnya manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat (outcome).

Penyelenggaran pemerintahan yang bersih berwibawa dan transparan (good governance and clean government) merupakan sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan dengan melakukan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah yang tertuang dalam neraca APBD menjadi berorientasi pada hasil (output) dalam rangka pencapaian manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat (outcome).

Baca juga  Hikmah Anak Belajar di Rumah, Lockdown Covid-19

Perubahan ini sangat penting dilakukan mengingat kebutuhan dana yang semakin lama semakin besar, tetapi sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin terbatas. Penganggaran ini telah dilaksanakan oleh pemerintahan modern di berbagai negara.

Penganggaran berbasis kinerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 68 dan Pasal 69 memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar bagi instansi pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Pola Pengelolaan Keuangan pada BLU merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara/daerah pada umumnya.

Baca juga  OPINI : Mewaspadai Upaya Liberalisasi Pariwisata

Sedangkan yang dimaksud dengan praktik bisnis yang sehat adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Kabupaten Subang pada hakekatnya adalah merupakan sebuah pilihan yang tepat sebagai wujud nyata upaya Pemerintah Kabupaten Subang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam amanat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Kabupaten Subang, maka beban pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional bagi instansi pemerintah yang melayani kepentingan umum semakin lama semakin berkurang.

Karena instansi yang bersangkutan diberikan kewenangan penuh untuk mengelola setiap pendapatan yang diterimanya guna membiayai seluruh layanan dan kegiatan operasionalnya serta mengembangkan dan memperluas layanan yang ada pada institusinya.

Baca juga  ARD Ujian Politik Kaum Muda dan Guyonan Politik Eep

Dengan kata lain, bahwa setiap institusi yang melayani kepentingan umum yang ada di Kabupaten Subang (termasuk pengelolaan asset berupa gedung, bangunan, kawasan wisata, serta peralatan dan mesin) mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa harus banyak tergantung kepada alokasi anggaran yang berasal dari APBD.

Proses pembangunan dan pengelolaan pemerintahan yang melibatkan peran serta masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dan bertanggungjawab, baik dari sisi pembiayaan maupun pengawasannya.

Namun demikian, dalam perkembangannya, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memberikan pelayanan publik yang telah dilakukan di Kabupaten Subang, dirasakan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hal tersebut, tentu saja harus menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan baik pihak eksekutif maupun legislatif serta menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara terus menerus dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang.

Sehingga tercipta layanan publik yang cepat, tepat, mudah, murah, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Subang.

 

Penulis : Lalang Herlana
(Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan / Pemerhati Kebijakan Publik)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini