Kang Jimat Dorong 20 Persen Lahan Milik PTPN VII Berada Dalam Penguasaan Pemkab Subang

46
Foto : Bupati Subang, H.Ruhimat saat melaksanakan audiensi dan rapat koordinasi bersama pejabat perwakilan kemendagri dan tim Gugus Tugas Reforma Agraria Subang di Rumah Dinas Bupati, Jumat (8/10/2021). (Dok.Prokopim Pemkab Subang).

SUBANG,Lampusatu.com –Bupati Subang, H. Ruhimat berusaha mendorong 20% lahan milik PTPN VII berada dalam penguasaan pemerintah daerah Kabupaten Subang.

Ia berharap agar pihak PTPN VIII dapat lebih mengakomodir kepentingan masyarakat dan umum terkait penyediaan lahan untuk kepentingan rakyat, pembangunan fasilitas umum serta kepentingan publik.

“Saya yakin apa yang kita jalankan akan membuat rakyat bahagia. Mari renungkan bagai mana hal ini akan menjadi ibadah untuk kita sehingga apa yang menjadi keinginan rakyat bisa terealisasi,” ujar Kang Jimat sapaan akrabnya saat melaksanakan audiensi dan rapat koordinasi bersama pejabat perwakilan kemendagri dan tim Gugus Tugas Reforma Agraria Subang di Rumah Dinas Bupati, Jumat (8/10/2021).

Baca juga  SIBAPER, Digitalisasi Layanan Pengaduan Jalan Rusak di Purwakarta

Pelaksanaan Kegiatan tersebut dalam rangka koordinasi untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Subang yang ingin meningkatkan kesejahteraan warganya melalui upaya inventarisasi dan pendataan tanah negara yang menjadi sasaran potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Subang untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Kang Jimat juga  mengungkapkan keprihatinan atas masih banyaknya warga Subang yang masih berada dibawah garis kemiskinan dan berkeinginan untuk memberikan lahan garapan serta lahan pemukiman dari tanah negara yang berada dalam penguasaan perhutani maupun lahan eks PTPN VIII di Subang.

Baca juga  Bupati Subang Berikan Penghargaan ke Sejumlah Perusahaan yang Bayar Pajak Tepat Waktu

Adapun yang menjadi target sasaran adalah warga yang dalam 1 rumah diisi oleh 3-4 kepala keluarga dan warga tidak mampu yang belum memiliki rumah.

Dirinya menyatakan bahwa saat ini para kepala desa akan mengajukan permohonan lahan yang diperuntukan bagi warganya yang tidak memiliki lahan maupun belum memiliki tempat tinggal tetap.

Selain dilakukan upaya penyediaan lahan bagi rakyat pemerintah daerah juga akan melakukan persiapan pemetaan untuk pemukiman bagi rakyat miskin.

Baca juga  Jabar Keluarkan Surat Edaran untuk Batasi Mobilitas Antar Daerah

“Kalo bukan pemerintah yang mengakomodir dan menyediakan lahannya kepada siapa lagi rakyat bergantung, kita akan sediakan lahan pemukiman bagi rakyat miskin dan yang tak punya rumah sesuai dengan tempat dimana mereka tinggal,”pungkasnya.

 

Ovan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini