Connect with us

Pemerintah

Pemkab Purwakarta Anggarkan Rp.14 Miliar untuk Jamin Kesehatan Warganya

Published

on

Foto : Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, dalam kegiatan Gempungan di Buruan Urang Lembur di Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Jumat (22/3/2019).

PURWAKARTA,Lampusatu.com – Pemerintah Kabupaten Purwakarta mendaftarkan warganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Pemerintah Kabupaten Purwakarta Banyuasin telah menganggarkan dana sebesar Rp 14 miliar untuk membayar iuran BPJS kesehatan. Berdasarkan data basis data terpadu Dinas Sosial, Bappeda, dan Dinas kependudukan dan catatan sipil, kurang lebih ada 84 ribu warga yang didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan,” kata Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, saat ditemui usai kegiatan Gempungan di Buruan Urang Lembur di Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Jumat (22/3/2019).

Menurut Anne, selama ini warga miskin di daerahnya untuk biaya kesehatan ditangani melalui Jaminan Kesehatan Purwakarta Istimewa (Jampis) Kabupaten Purwakarta melalui program berobat gratis. Namun sejak Januari 2019, peogram Jampis tersebut terintegrasi yang di kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca juga  Pemkab Purwakarta Bakal Gelar Bazar Murah, Catat Tanggalnya !

“Yang menjadi fokus utama kami saat ini bagaimana agar masyarakat khususnya yang tidak mampu agar tidak khawatir untuk datang berobat ketika mengalami kondisi sakit,” kata wanita yang akrab disapa Ambu Anne.

Ia menambahkan, sebanyak kurang lebih 84 ribu warga Purwakarta yang akan di daftarkan dalam program tersebut dirinya menargetkan tahun ini bisa selesai.

“Harusnya hari ini untuk pendaftaran 84 ribu warga tersebut sudah selesai dan dibagikan kartunya, namun penterataan dana dari provinsi belum masuk ke APBD 2. Kan kita sudah komitmen 60 % dari APBD 2 dan 40 % dari provinsi Jawa Barat. Nah yang 40% yang kurang lebih 30 ribu warga itu tercancel karena belum ada dana dari provinsi tersebut,” kata Ambu.

Baca juga  Ruhimat : Era Globalisasi, Tantangan Koperasi Semakin Berat

Ia berharap, mudah-mudahan di akhir tahun ini yang 40% atau sekitar 30 ribu warga miskin yang sudah terdata tersebut bisa segera terdaftar di BPJS kesehatan.

“Ya kita tunggu saja, janjinya kan akhir tahun ini dana dari provinsi Jawa Barat tersebut sudah masuk. Karena kan kasihan yang seharusnya penerima manfaat tercancel, jadi kan kalau mereka sakit belum di cover Jampis JKN-KIS tersebut,” kata Anne.

Sementara, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Adiwan Qodar mengatakan, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki beberapa jalur pendaftaran diantaranya seperti BPJS Mandiri dan PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Baca juga  Pjs Bupati Subang, Dady Iskandar : Target Hak Pilih Pemilu di Subang 75 Persen

“Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan program khusus bagi masyarakat miskin atau yang tidak mampu, pendaftaraanya dilakukan melalui Pemkab atau Dinsos.” jelas Adiwan.

Menurutnya, bahwa komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sangat baik dalam mendukung program nasional khususnya jaminan kesehatan.

“Beliau optimis walaupun saat ini Kabuapten Purwakarta belum seluruh penduduknya memiliki jaminan kesehatan, tetapi dengan komitmen yang sangat baik tersebut maka Univiesal Health Coverage (UHC) akan segera terwujud di Kabupaten Purwakarta,” pungkasnya.

 

 

Wartawan : Alif