50 Persen Dana BOS untuk Guru Honorer

JAKARTA,Lampusatu.com –  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim didampingi Menteri Keuangan ( MenkeuSri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri ( MendagriTito Karnavian mengumumkan, dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) dapat digunakan meningkatan kesejahteraan guru honorer.

“Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan,” ujar Mendikbud Nadiem.

Di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2/2020), Mendikbud kemudian menegaskan, “Porsinya hingga 50 persen.”

“Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru honorer yang telah berdedikasi selama ini,” ujar Nadiem.

Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan, yaitu:

Guru bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

Belum memiliki sertifikasi pendidik

Sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019

Lebih jauh, Nadiem menyampaikan, batas 50 persen tersebut tidak mutlak dialokasikan seluruhnya untuk guru honorer melihat kondisi nyata ada sekolah dengan sedikit tenaga honorer.

Bagi sekolah dengan kondisi jumlah guru PNS sudah mencukupi, penggunaan otonomi dana BOS sepenuhnya berada di tangan kepala sekolah.

Syarat transparansi dan akuntabilitas

Dalam kebijakan ketiga Merdeka Belajar ini, Kemendikbud berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda.

Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

“Karena kita sudah memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah dan kepala sekolah, maka kita juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS,” tutur Mendikbud.

“Dengan begitu, Kemendikbud bisa melakukan audit secara maksimal dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah,” tambahnya.

Di antaranya, penyaluran dana BOS tahap ketiga hanya dapat dilakukan jika sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS untuk tahap satu dan tahap dua.

Sekolah juga wajib memublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat.

Dana BOS merupakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.

Dalam kebijakan baru, percepatan proses penyaluran dana BOS dilakukan dengan melalui transfer dana langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening sekolah.

Sebelumnya, penyaluran harus melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Tahapan penyaluran dilaksanakan sebanyak tiga kali setiap tahunnya dari sebelumnya empat kali per tahun.

Sumber : kompas.com

Berita terbaru

Sah! Upah Minimum Jawa Barat 2021 Sama dengan 2020

BANDUNG,Lampusatu.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 tidak berubah atau sama dengan nilai UMP 2020 senilai Rp 1.810.351,36 (satu juta delapan ratus...

Jelang Soft Launching Akhir Tahun Ini, Menhub Didampingi Bupati Subang Tinjau Proyek Pelabuhan Patimban

SUBANG,Lampusatu.com - Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi didampingi Bupati Subang H.Ruhimat, Sabtu (31/10/2020) kembali meninjau progres pembangunan proyek pelabuhan patimban di Kecamatan...

Polsek Jalancagak Bagikan Sembako ke Warga Terdampak Covid-19

SUBANG,Lampusatu.com - Jajaran Polsek Jalancagak Polres Subang kembali menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako berupa 5 kilogram beras khususnya warga kurang mampu yang terdampak...

Masa Sanggah Hasil Seleksi CPNS Dibuka Besok, Begini Langkahnya

JAKARTA,Lampusatu.com - Berbagai instansi hari ini telah mengumumkan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Bagi peserta yang tidak lolos akan diberikan masa sanggah selama...

Berita Terkait

Sah! Upah Minimum Jawa Barat 2021 Sama dengan 2020

BANDUNG,Lampusatu.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 tidak berubah atau sama dengan nilai UMP 2020 senilai Rp 1.810.351,36 (satu juta delapan ratus...

Jelang Soft Launching Akhir Tahun Ini, Menhub Didampingi Bupati Subang Tinjau Proyek Pelabuhan Patimban

SUBANG,Lampusatu.com - Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi didampingi Bupati Subang H.Ruhimat, Sabtu (31/10/2020) kembali meninjau progres pembangunan proyek pelabuhan patimban di Kecamatan...

Polsek Jalancagak Bagikan Sembako ke Warga Terdampak Covid-19

SUBANG,Lampusatu.com - Jajaran Polsek Jalancagak Polres Subang kembali menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako berupa 5 kilogram beras khususnya warga kurang mampu yang terdampak...

Masa Sanggah Hasil Seleksi CPNS Dibuka Besok, Begini Langkahnya

JAKARTA,Lampusatu.com - Berbagai instansi hari ini telah mengumumkan hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Bagi peserta yang tidak lolos akan diberikan masa sanggah selama...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini