Panwaslu  Subang Gelar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang

SUBANG, Lampusatu.com,-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)  Kabupaten Subang mengelar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politik Sara untuk Pilkada 2018, Rabu (14/2/18), di Gedung Wisma Haji Jalan Arif Rahman Hakim.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Panwas Kabupaten Subang Raskim , dihadiri Kapolres Subang AKBP Muhammad Joni, Koramil 0501/Subang, dan salah satu Cabup Subang Kombes (Purn)  Dedi Junaedi, dan tamu undangan lainnya.

“Hal ini tentunya memang menjadi tantangan bagi kami, namun kami  terus berusaha mengajak masyarakat luas untuk mengawal pesta demokrasi jangan sampai terjadi pelanggaran money politik dan politisasi sara,“ungkapnya.

Baca juga  Ruhimat Temui Sudrajat Saat Blusukan ke Pasar Tradisional

Dengan demikian,  kata Raskim, Panwaslu telah menghadirkan perwakilan dari  berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, seluruh Komisioner Panwas, KPU Subang, PPK, Panwascam, mahasiswa, tokoh masyarakat, perwakilan pengurus Parpol di wilayah Kabupaten Subang dengan sama-sama membacakan isi deklarasi.

Selanjutnya dipimpin Raskim, semua peserta wajib mendatangani dan cap tangan menggunakan cat berwarna warna warni di media banner yang telah disiapkan oleh pihak panitia.

Baca juga  Hari Ini DPD Partai Golkar Subang Potong 3 Ekor Sapi Qurban


Adapun isi deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pilkada Subang 2018 yang berintegritas:

1. Mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dari praktik politik uang dan sara karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

2. Tidak menggunakan politik uang dan Sara senagai sarana meraih simpati pemilih karena  mencederai integritas dan kedaulatan rakyat.

Baca juga  Cawapres Sandiaga Uno Berjanji Jika Terpilih Pemilu 2019, Defisit BPJS Bakal Diselesaikan Selama 200 Hari

3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdaskan program kerja dan bukan karena politik uang dan Sara.

4. Mendukung kerja-kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan Sara yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu.

5. Tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun juga yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran pitik uang dan Sara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini