KIPP Indonesia, Kaka Suminta : Langkah Politik Imas Masih Terus Berlanjut

SUBANG, Lampusatu.com,-Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta mengaku sangat prihatin dengan banyaknya kepala daerah di Kabupaten/Kota yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK menjelang konstentasi Pilkada serentak 2018 .

Kejadian fenomenal ini menurutnya,  jaranglah terjadi menjelang pilkada sebelumnya. Dengan begitu perlu kajian bersama.

“Demikian pula munculnya pelanggaran hukum oleh peserta Pilkada didorong dengan adanya biaya tinggi. Dilihat dari sisi sebagai pemantau Pemilu, keadaan ini mencederai demokrasi. Salah satunya berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan pemerintahan bersih,“ kata Kaka Suminta kepada awak media,  Rabu (14/2/18).

Baca juga  Makanan Paling Diburu Saat Musim Hujan, Bakso dan Mie Rebus

Kaka  meminta masyarakat untuk jernih melihat suatu permasalahan Operasi Tangkap Tangan (OTT) calon peserta Pilkada.

Sebab ungkap Kaka, ada dua sisi yang berbeda, pertama soal proses pencalonannya tidak ada masalah karena diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016  dan KPU tetap menjalankan proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Misalnya, jika  Imas pun jadi tersangka sebagaimana yang ditetapkan KPK pada hasil OTT,  dia masih tetap bisa mengikuti tahapan Pilkada. Bahkan jika ditakdirkan memenangkan Pilkada, Mendagri akan tetap melantiknya, tetapi pada saat bersamaan akandiberhentikan. Jadi langkah politik imas masih tetap berlanjut,”ungkap Kaka yang juga mantan Ketua KPU Subang.

Baca juga  Adanya Integrasi, Jarak Bandara Internasional dengan Pelabuhan Patimban 40 Kilometer

Sementara itu, hal senada diungkapkan Ketua KPU Subang, Maman Suparman.

Ia menegaskan,  jika proses tahapan pilkada akan terus berlanjut, mengenai proses hukum adanya OTT oleh KPK kepada salah seorang calon bupati,  dia masih bisa mengikuti konstentasi pilkada serentak 2018 bahkan ikut kampanye. Hal tersebut, merujuk pada aturan PKPU nomor 3 tahun 2017.

Baca juga  Oknum Anggota DPRD Karawang Babak Belur di Hajar Masa

“Kita tetap melaksanakan apa yang tertuang dalam regulasi. Tidak ada satu pasal dalam Peraturan KPU yang menyatakan bahwa seseorang calon terkena masalah hukum dan bisa dianulir,“ pungkasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini